oleh

Warga Tuding Lurah Mabar Hilir, Bermain dengan Pengembang

LABUHAN- OKB|
Kasus permasalahan lahan di Pasar IV, Kelurahan Mabar Hilir, Kecamatan Medan Deli,Kabupaten Deliserdang,Provinsi Sumatera Utara sepertinya tak pernah tuntas.

Diduga kasus lahan tersebut tak terlepas dari peran serta pihak kelurahan. Selama ini pihak kelurahan tidak pernah terbuka dengan para warga terkait surat tanah yang pernah keluar.
 
Ironisnya, dilokasi, PT Kawasan Industri Mabar (KIM) dengan seenaknya menyerobot paksa tanah warga. Warga pun kini mencurigai kalau Lurah sendiri telah bermain dengan pihak pengembang untuk menjual semua lahan di Mabar Hilir, Sabtu (09/08/2014).

Menurut keterangan Suyatno (52) salah seorang warga di Mabar Hilir, sebenarnya saat ini keberadaan KRPT (kartu Registrasi Pendaftaran Tanah) yang asli di lokasi tanah yang disengketakan sudah tak ada lagi.

Kalaupun ada hanya beberapa orang saja yang masih memegangnya.”Sekarang KRPT yang asli tak nampak lagi. Mungkin ahli waris yang pernah ada telah meninggal atau mereka tak pernah tau dengan keberadaan tanahnya di Mabar,” beber Suyatno.

Menurutnya, KRPT yang pernah keluar tertahun 1954 yang dulu dimiliki orangtuanya, Alm Ahmad Yacob adalah bersifat sementara sebelum munculnya SK Gubernur tahun 1968. SK Gubernur yang keluar tersebut adalah menjadi hak milik yang sah para petani di Mabar Hilir.”Tanggal 7 Februari 1968 kantor Inspeksi Agraria Provinsi Sumatera Utara memberikan surat hak milik kepada 122 petani terletak di Pasar 4 Mabar Hilir yang ditandatangani oleh Drs Soeradi Hadisoewarno,” beber Suyatno.

Dipaparkan, munculnya permasalahan tanah di Pasar 4, Mabar Hilir terkait pernah hilangnya surat tanah para warga di kantor kelurahan semasa Erwin Dalimunthe menjabat lurah. Dugaan pun muncul kalau hilangnya semua arsip tanah warga di kantor lurah ada unsur kesengajaan.”Nggak mungkin bisa raib gitu aja Bang! Pasti orang kelurahan sudah bermain,” tambah Suyatno.

Namun anehnya sebahagian lahan warga pernah dipetakan oleh Jaya Bangun CS atas nama persil Direktorat Jendral Pajak Sumatera Utara. Diduga pembuatan peta tersebut untuk mengelabui masyarakat di Mabar Hilir.Karena isu yang beredar, lahan yang diagenkan oleh Jaya Bangun CS akan dijual kembali kepada pengembang dengan harga tinggi.

Sedangkan menurut Lammar DP Gultom selaku Ketua Umum Lembaga Pengawas Pertanahan Indonesia (LPPI) kepada sejumlah wartawan mengatakan, pihaknya akan terus memperjuangkan hak atas tanah yang telah sekian lama dikuasai masyarakat berdasarkan SK Gubsu No 9/HM/LR/tahun 1968 tertanggal 7 Februari 1968 ditanda tangani Drs Suradi HadiSuwarno seluas 108 Hektar.

Menurut Lammar DP Gultom, dalam sejumlah pertemuan yang sebelumnya pernah digelar dengan pihak pengembang belum ada membuahkan kesepakatan baik mengenai harapan warga agar dihentikannya sementara kegiatan pemagaran maupun penyelesaian proses ganti kerugian,”ungkapnya.(Dna/Net)

News Feed