oleh

Terkait Kasus Korupsi PLTA Asahan III,Bintatar Akan Diperiksa

OKEBUNG|
Tersangka dugaan kasus
Korupsi PLTA III Bintatar Hutabarat yang saat ini ditangani Subdit III Tipikor Ditreskrimsus Poldasu.
dipastikan dalam waktu dekat pasti periksa

Demikian ditegaskan Kasubbid Penmas Bidang Humas Poldasu AKBP MP Nainggolan saat ditemui wartawan di ruangannya, Kamis (07/05/2015).Namun mantan Kapolres Nias Selatan ini belum dapat memastikan waktu pemeriksaannya.”Kasusnya tetap diproses,saya pastikan Poldasu akan memeriksanya ,tapi belum dapat dipastikan kapan waktunya,” ujarnya.

Perwira yang akrab dengan wartawan ini,mengaku bahwa molornya pemeriksaan Bintatar Hutabarat dikarenakan penyidik masih melengkapi bukti-bukti pendukung agar saat diperiksa tersangka tidak dapat mengelak lagi.

“Kita lengkapi dulu bukti-bukti pendukungnya, agar setelah tersangka diperiksa, kasus ini rampung, dan dapat di P21kan setelah dilimpahkan ke jaksa,” jelasnya

Sementara itu, Direktur Ditreskrimsus Poldasu, Kombes Ahmad Haydar mengatakan pihaknya terus mendalami kasus tersebut dan saat ini masih melengkapi saksi-saksi dan keterangan lainnya. “Secepatnya kita kirim berkasnya ke Kejaksaan,” terangnya kepada wartawan.

Dikatakannya, agar berkasnya tidak bolak balik dari Jaksa ke Penyidik, maka pihaknya melakukan pendalaman dan mencari saksi yang benar-benar mengetahui kasus itu.

Apalagi, dalam kasus ini banyak yang terlibat. Dan, kita tidak mau terburu-buru untuk menahan dan mengirimkan berkasnya.

Terpisah,Kabid Humas Poldasu Kombes Pol Helfi Assegaf mengatakan bahwa pihak penyidik masih melengkapi petunjuk dari hasil gelar perkara untuk memeriksa Bintatar Hutabarat.

“Kita lengkapi petunjuk hasil gelar perkara dulu, baru Bintatar Hutabarat kita panggil sebagai tersangka,” ujar Kabid Humas Polda Sumut, Kombes Pol Helfi Assegaf di ruang kerjanya.

Namun, Helfi mengaku belum tahu waktu pemanggilan Bintatar Hutabarat. Sebab, petunjuk hasil gelar perkara itu tidak serta merta bisa cepat dipenuhi.

“Karena petunjuk itu ada yang cepat untuk bisa dipenuhi, tapi ada juga yang membutuhkan waktu lama. Itulah kalau penanganan kasus korupsi, bisa saja untuk melengkapi berkasnya memakan waktu yang agak lama,” terang Helfi.

Disinggung soal penahanan Bintatar Hutabarat, Helfi juga tidak bisa memastikan. Alasannya, karena tidak semua pelaku tindak harus dijebloskan ke sel dan itu merupakan kewenangan penyidik.

“Sepanjang mereka (pelaku pidana) tidak mengulangi perbuatannya, tidak menghilangkan barang bukti dan tidak melarikan diri, kan bisa tidak ditahan,” imbuhnya.

Mantan GM PLN Sumut, Bintatar Hutabarat ditetapkan sebagai tersangka, pada Rabu 6 Agustus 2014 lalu atas dugaan korupsi pembebasan hutan lindung seluas 9 Hektar (Ha) di Dusun Batu Mamak, Desa Meranti Utara Kecamatan Pintu Pohan, Kabupaten Toba Samosir senilai Rp17 miliar.

Berdasarkan hasil audit Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) perwakilan Sumut dalam kasus itu, negara mengalami kerugikan senilai Rp4,9 miliar.

Diketahui sebelumnya, Subdit III Ditreskrimsus Polda Sumut menetapkan Kasmin Pandapotan Simanjuntak sebagai tersangka atas kasus dugaan korupsi PLTA III Asahan dan Kasmin sudah menjalani persidangan. Dalam kasus itu, Polisi menilai Kasmin Simanjuntak, membuat keputusan atau kebijakan yang menguntungkan dirinya dan keluarga.

Dalam kasus itu, diketahui kalau negosiasi harga dan penjualan lahan di Dusun Batu Mamak Desa Meranti Utara Kecamatan Pintu Pohan Meranti Kabupaten Toba Samosir, dilakukan dengan Bupati, seharga Rp17,5 milyar, sehingga merugikan Negara Rp4,4 milyar.

Diketahui kalau mantan Plt Sekda Pemkab Tobasa, Ir Saibun Sirait dan Asisten I Pemkab Tobasa Drs Rudolf Manurung juga sudah ditetapkan sebagai tersangka dan sedang menjalani persidangan. [El]

Foto |Ilustrasi

News Feed