oleh

Sidang Kasus Pengadaan Lahan BBI Tapsel,Kadis Pertanian Tapsel Dituntut 1 Tahun 6 Bulan Penjara

MEDAN-OKB|
Terkait kasus penggelembungan harga tanah untuk pengadaan lahan Balai Benih Induk (BBI) Tapanuli Selatan, Kadis Pertanian Pemkab Tapanuli Selatan, Untung Suwandi dituntut 1 tahun 6 bulan penjara, saat sidang di ruang Cakra Utama Pengadilan Negeri Medan, Kamis (17/07/2014) sore.

Selain itu, JPU juga meminta agar terdakwa dihukum untuk membayar denda Rp 50 juta subisder 3 bulan kurungan. Terdakwa tidak dikenai uang pengganti kerugian negara karena sudah membayarnya saat masa penyidikan.

Usai mendengar tuntutan ini, Sidang yang dipimpin oleh, Parlindungan Sinaga, SH, ini ditunda hingga Kamis mendatang dalam agenda mendengarkan pembelaan dari terdakwa.

Sementara itu usai persidangan, Syamsir Alam Nasution kuasa hukum terdakwa mengatakan dalam kasus ini, penyidik menduga ada kerugian negara sebesar Rp 180 juta, menurutnya kliennya itu dituduh melakukan penggelembungan harga tanah.

“Dalam kasus ini penyidik menduga ada kerugian 180 juta, dan kita akan mengajukan pembelaan,” ungkapnya usai persidangan.

Ia juga menyebutkan selain Untung, dalam kasus ini PPTK Pemkab Tapsel Ikhsan juga menjadi terdakwa dengan tuntutan yang sama. Dalam pledoi nanti ia mengaku akan meminta keringanan hukuman untuk kedua kliennya itu.

Sebagaimana diketahui, Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Tapanuli Selatan (Tapsel) drh Untung Suwandi ditetapkan Kejaksaan Negeri (Kejari) Padangsidimpuan sebagai tersangka kasus mark up pengadaan 10 hektare lahan pembangunan Balai Benih Induk di Dusun Sampean dan Gunungtua, Desa Pargarutan Jae, Kecamatan Angkola Timur, Tapsel.

Pengadaan pembebasan lahan pembangunan  Balai Benih Induk (BBI) seluas 10 Hektare memiliki anggaran Rp 750 juta yang bersumber dari APBD Tapsel Tahun  2012. Dari angka tersebut, sesuai petunjuk yang ada Rp600 juta adalah untuk biaya ganti rugi pembebasan lahan, sedangan 150 lagi adalah untuk biaya operasional petugas termasuk biaya pengurusan sertifikat, namun berdasarkan laporan masyarakat ditemukan banyaknya penyalahgunaan dan penyelewengan keuangan negara pada proyek ini yang merugikan negara sebesar Rp 180 juta. (Ema)
Foto :Ilustrasi/Net/

News Feed