oleh

Serobot Lahan Rakyat,KP USU ‘Tak Tersentuh Hukum’

OKEBUNG|
Penyerobotan lahan yang dilakukan Koperasi Pengembangan Universitas Sumatera Utara (KP USU) yang telah menyengsarakan masyarakat Desa Tabuyung,Desa Muncang,Desa Suka Makmur,dan Desa Singkuang II yang berlokasi di wilayah Kecamatan Muara Batang Gadis Kabupaten Mandailing Natal,Sumatera Utara, seakan-akan tidak tersentuh hukum dan undang-undang yang berlaku di negara Indonesia.

Pasalnya awal mula Legal Standing KP USU yang hanya di berikan izin selama 12 bulan sejak tanggal 03 Februari 1999 dengan izin lokasi Nomor 460.60/II/1999 sampai masa berlakunya izin lokasi tersebut pada  tanggal 03 Februari 2000 habis,

Selain itu pada tanggal 28 Januari 2009 KP USU kembali mendapat izin lokasi dengan Nomor 525.25 /105/k/2009  yang diterbitkan pemerintah Kabupaten Mandailing Natal dan izin ini hanya berlaku selama 36 bulan yang berakhir pada tanggal 28 Januari 2012

Namun warga menyebut KP USU tidak pernah melakukan sosialisasi untuk membebeskan lahan dan membuat perjanjian membangun kebun plasma untuk masyarakat di empat desa kami,”ungkap Ketua Koperasi Produsen Rizky Tabuyung Mandiri Suhardi Tanjung yang di Aamiini Sarwodi,dan Kepada Desa Tabuyung serta  warga lainnya di Mapolda Sumut,Kamis(14/05/2015) siang

Selanjutnya warga menjelaskan, pada tanggal 27 Agustus 2004, Bupati Mandailing Natal Bapak Amru Daulay menerbitkan izin usaha perkebunan (IUP) untuk KP USU,melalui SK Bupati Mandailing Natal Nomor 525.25 /484/ DISBUN/Tahun 2004 dan perlu di ketahui bahwa IUP (Izin Usaha Perkebunan ) ini hanya bersifat administrasi saja,sedangkan untuk kepastian hukumnya hanya dapat berusaha dibidang perkenan saja ,bukan berdasarkan pembebasan tanah,apa lagi untuk memiliki/ menguasai tanah warga masyarakat dengan semena-mena tanpa memperhatikan  hukum yang berlaku

Mirisnya lagi kecurangan dan ketamakan PT USU untuk menguasai tanah warga,terbongkar setelah warga mengetahui bahwa izin usaha perkebunan (IUP) KP USU diterbitkan tidak sesuai peraturan yang berlaku,hal ini terbukti  berdasarkan hasil audit DPRD Mandailing Natal terhadap Legalitas KP USU yang tertuang dalam Surat Rekomendasi Kepada Bupati Madina tertanggal 09 April 2015 dengan Nomor.700/ 180/DPRD/2015,yang isinya Agar IUP KP USU DICABUT KARNA CACAT HUKUM,”jelasnya

Senada dengan itu Ketua DPD Desa Mamuncang Zamhar bersama Ketua Koperasi Mandiri  Rezki May Suhendra  dan Kepala Desa Singkuang II H.Ilman Parinduri menjelaskan,sebenarnya KP USU tidak memiliki modal usaha,dan juga tidak ada hubungan hukum dengan  USU (Universitas  Sumatera Utara),KP USU itu licik mereka menjual Izin kepada PT Usaha Sawit Unggul,yang merupakan anak usaha dari Perusahaan Asian Agri Group (Milik Sukamto Tanoto) yang diduga mengelapkan pajak pemerintah sehingga dituntut oleh Negara membayar 2,5 triliun,maka jelasnya dari bukti-bukti yang ada KP USU dan PT Usaha Sawit Unggul telah menggarap,menyerobat lahan milik 4 Desa,”Zamhar seraya menambahkan bahwa KP USU sudah tidak memiliki “Legal Standing” apapun,karena izin Lokasi nomor 460.60/IL/II/1999 dan izin lokasi nomor 525.25/105/K/2009 sedah habis masa berlakunya dan tidak pernah di perpanjang lagi oleh Bupati.

Untuk itu Zumhar,bersama perwakilan empat desa yakni Desa Tabuyung,Desa Suka Makmur,
Desa Mamuncang,dan Desa Singkuang II yang masing-masing diwakili oleh  May Suhendra,H.Ilman Parinduri,Panjaitan Nasution, Madoronuddin,Aminuddin Pulungan,Parlin Nasution,Sarlin Nasution,Muhammad Irman Jambak,Sarwoedi Tanjung,Suhardi Tanjung dan Masli Lubis mengatakan bahwa dirinya dan juga masyarakat berniat tidak akan mundur setapak pun
  

Menurut mereka KP USU tidak memiliki bukti pembebesan  lahan  seperti ganti rugi dari masyarakat, membuat kesepakatan dengan masyarakat desa untuk membangun kebun plasma,tidak membayar pago-pago sesuai dengan adat di desa kami,kemudian KP keberadaan KP USU juga tidak pernah nendapat dukungan dari masyarakat kami

Jadi berdasarkan fakta hukum dapat disimpulkan bahwa KP USU tidak pernah memiliki  hak keperdataan  atas tanah yang sampai saat ini dikuasainya,yang mana hingga saat ini KP USU menglaim memiliki tanah 10.000 hektar di desa kami adalah tidak benar dan itu merupakan rekayasa PT USU yang membuat kebohongan publik,”pungkas perwakilan warga Kec Muara Batang Gadis Kab Madina di Mapoldasu (EL/Admin)

Foto|ilustrasi\

News Feed