oleh

Seluruh Gubernur di Indonesia Diminta Umumkan UMP 1 November 2014

OKEBUNG |
Seluruh gubernur  di Indonesia diminta menetapkan  Upah Minimum Provinsi (UMP) tahun 2015 secara serentak 1 November 2014. Selain itu gubernur juga harus memberikan perhatian khusus terhadap proses pembahasan penetapan UMP di daerahnya masing-masing.

“Kita telah menyampaikan surat edaran kepada  gubernur untuk mempercepat pembahasan upah minimum provinsi 2015 dengan memperhatikan rekomendasi dari Dewan Pengupahan Provinsi sehingga penetapannya dapat berjalan optimal dan sesuai rencana,” kata Dirjen Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja (PHI dan Jamsos) Kemnakertrans R. Irianto Simbolon di Jakarta pada Rabu (22/10/2014)seperti dilansir poskotanews.com.

Yaitu, lanjutnya, untuk tingkat provinsi serentak 1 November 2014 dan upah minimum Kabupaten/Kota (UMK) ditetapkan selambat-lambatnya pada tanggal 21 November 2014.

Menurutnya, Surat edaran Penetapan UMP 2015 ini mengacu kepada Instruksi Presiden No.9 tahun 2013 tetang Kebijakan penetapan Upah Minimum dalam Rangka Keberlangsungan Usaha dan Peningkatan Kesejahteraan Pekerja serta Permenakertrans No. 7 tahun 2013 tetang Upah Minimum.

Irianto mengatakan dalam proses pembahasan penetapan UMP tersebut, hendaknya  gubernur dapat memfasilitasi Dewan Pengupahan Provinsi untuk melakukan sidang pembahasan penetapan upah minimum yang didalamnya melibatkan unsur pemerintah, asosiasi pengusaha dan serikat pekerja/serikat buruh.

“Pembahasan penetapan UMP ini tentunya telah dilakukan oleh masing-masing dewan pengupahan propinsi, sehingga dalam penetapannya Gubernur harus memperhatikan rekomendasi Dewan Pengupahan Propinsi, “kata Irianto.

Sedangkan dalam penetapan UMK, lanjut  Irianto, para gubernur harus memperhatikan rekomendasi Dewan Pengupahan Provinsi dan rekomendasi Bupati/Walikota setempat.

Sementara itu,  bagi daerah yang upah minimumnya masih di bawah Kebutuhan Hidup Layak (KHL) bagi, maka para Gubernur diminta menyusun peta jalan (Road Map) untuk pencapaian KHL di wilayahnya masing-masing.

Ditambahkannya,  selama ini Kemnakertrans telah menerjunkan tim asistensi  ke berbagai Pemerintah Daerah (pemda) tingkat Provinsi dan Kabupaten/kota melalui Dinas-dinas Tenaga Kerja untuk membantu pembahasan dalam penetapan besar KHL dan besaran Upah Minimun tahun 2015.

“Tim Asistensi Kemnakertrans ini bertugas memberikan asistensi, mediasi  dan konsultasi untuk mempercepat  proses penetapan UMP 2015 kepada dewan pengupahan daerah dan pemerintah daerah provinsi di Seluruh Indonesia, ” jelasnya.(pkt\net)

Foto:Ilustrasi\

News Feed