oleh

Ribuan Warga Tolak Eksekusi Lahan 47.000 HA Register 40 di Palas

OKEBUNG|
Ribuan masyarakat siap melakukan perlawanan hingga tetesan darah yang terakhir (mati),jika pemerintah tetap saja melakukan rencananya untuk mengeksekusi lahan Register 40 di Padang Lawas (Palas),Provinsi Sumatera Utara.

Pasalnya,masyarakat  mengklaim bahwa tanah tersebut merupakan milik ulayat,dan bukan milik pemerintah.

Demikian disampaikan sejumlah tokoh masyarakat, raja adat dan hatobangan mengaku mewakili tiga ribuan warga di tiga desa atau Luhat yaitu Luhat Simangambat, Ujung Batu dan Huristak di dua kabupaten Padang Lawas (Palas),Sumut saat mendatangi Poldasu untuk berjumpa langsung dengan Kapoldasu.

Namun, karena Kapoldasu ada kesibukan maka perwakilan masyarakat yang didampingi penasehat hukumnya, Marasamin Ritonga, SH kecewa dan akhirnya bertemu dengan wartawan menyampaikan keluh kesahnya.
 
Kepada wartawan,Marasamin Ritonga, SH menyatakan sbahwa masyarakat yang sudah tinggal dan mengurus lahan itu menolak rencana pemerintah yang akan mengeksekusi lahan perkebunan 47.000 hektar di kawasan Register 40 terkait perkara DL Sitorus (Torganda).

Para tokoh ini menyatakan sikap akan melakukan perlawanan untuk mempertahankan lahan tanah adat yang menjadi warisan nenek moyang mereka sejak dulu, bahkan sejak sebelum merdeka.

Di sisi lain mereka juga memohon agar pemerintah dapat bersikap bijaksana dan arif, untuk tidak memaksakan pelaksanaan eksekusi. Karena lahan tersebut adalah hak ulayat turun temurun dari nenek moyang mereka.

” Kami meminta pemerintah membatalkan eksekusinya ,”pintanya didampingi masyarakat ulayat.

Sementara itu, Tongku Lubuk Hasibuan mengatakan bahwa kami mewakili masyarakat tiga Luhat, Tongku Lubuk Hasibuan (Hatobangan Ujung Batu), Jantan Badar Hasibuan (Tokoh Adat Huristak), Sutan Mahadum Hasibuan (Raja Adat Simangambat), Tongku Khalik Hasibuan (Simangambat) dan H Sutan Malim Hasibuan (Ujung Batu),sengaja datang ke Medan ingin menyampaikan uneg-uneg atas adanya pemberitaan tentang rencana pemerintah akan mengeksekusi lahan yang selama ini menjadi sumber kebutuhan ekonomi sehari-hari termasuk menyekolahkan anak.

“Ini diskriminatif dan tidak adil bahkan pelanggaran HAM jika benar dilakukan eksekusi. Kenapa hanya pengusaha DL Sitorus yang nyata-nyata membantu kami untuk mengelola lahan tanah adat kami sebagai perkebunan yang dipersoalkan,”sebutnya.

Sementara sekitar 45-an perusahaan juga membuka lahan kebun di kawasan itu bahkan bersebelahan lahan kami, justru tidak pernah diperiksa penegak hukum.

” Ini sangat tidak adil dan bentuk adanya permainan dibalik semua ini,”bebernya kepada wartawan, Kamis(07/05/2015)siang.

Hal senada dikatakan Raja Jantan Badar. Mereka meminta Kapoldasu untuk membatalkan eksukusi tersebut karena banyak masyarakat yang akan tersakiti.

” Saya sebagai pengetua adat tidak rela tanah itu di eksekusi. Dan, kami akan mempertahankannya sampai titik darah penghabisan,”pungkasnya yang dimainin perwakilan lainnya.

Samin Harapan mewakili Luhat Simangambat, Ujung Batu juga menyampaikan penolakan terhadap eksekusi lahan itu.

Alasannya, karena mereka sudah mempunyai penghasilan dari lahan itu. Dan, kami juga menyekolahkan (Kuliah) anak kami dari hasil lahan itu. Jadi, kalau lahan itu dieksekusi, maka anak-anak kami tidak dapat membayar uang kuliahnya.

” Kami minta Kapoldasu dan instansi terkait lainnya untuk membatalkan eksekusi lahan itu,”tandasnya.

Terpisah, Kabid Humas Poldasu, Kombes Helfi Assegaf mengatakan perkembangan soal eksekusi hutan register 40 di Padang Lawas masih admistratif saja. Sebab, aktifitas produksi perkebunan PT Torganda dan Koperasi Perkebunan Kelapa Sawit (KPKS) Bukit Harapan masih berlangsung hingga saat ini.

Namun, sesuai hasil rapat yang dilakukan dengan pihak Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) RI masalah ini secepatnya akan dituntaskan dengan penyelesaikan multi departemen. Eksekusi nantinya akan dilakukan dengan alih manajemen pengelolaan kawasan.Dan, pastinya akan memihak masyarakat.

” Bila eksekusi terjadi, nantinya akan memihak kepada masyarakat ,”terangnya.

Sebelumnya, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya ikut menghadiri diskusi bersama Pelaksana Tugas (Plt) Ketua KPK Taufiequrachman Ruki, Jaksa Agung Muda Pidana Khusus Widyo Pramono, Gubernur Sumatera Utara Gatot Pujo Nugroho, Panglima Daerah Militer (Pangdam) Bukit Barisan Mayor Jenderal Edy Rahmayadi, Kapolda Sumut Irjen Pol Eko Hadi Sutardjo dan Kajatisu Muhammad Yusni dan Ditjen Perbendaharaan Negara dari Kementerian Keuangan membicarakan upaya eksekusi kawasan hutan Register 40 Padang Lawas yang sudah berkekuatan hukum tetap berdasarkan putusan MA Nomor 2642 K/Pid/2006. (El)

Foto|dok.net\

News Feed