oleh

Priharsa :Belum Ada Aturan TNI Aktif Bisa Berkarier di KPK

OKEBUNG|
Wacana bergulirnya penguatan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dengan menambahkan unsur penyidik atau posisi lainnya dari kalangan TNI aktif. Namun, hal itu tak mungkin bisa dilakukan lantaran hingga kini belum ada peraturan yang memperbolehkan TNI aktif bertugas di lembaga antirasuah itu.

“Belum ada aturan yang mengatakan bahwa TNI aktif diperbantukan jadi pegawai KPK. Kami tidak ingin ada proses yang menabrak aturan,” tegas Kepala Bagian Pemberitaan dan Publikasi KPK, Priharsa Nugraha, di Gedung KPK, Jalan HR Rasuna Said, Kuningan, Jakarta Selatan, Jumat (08/05/2015).

Menurutnya, dalam Undang-Undang KPK pasal 24 disebutkan, pegawai KPK adalah WNI yang karena keahliannya direkrut menjadi pegawai KPK. Namun,sebutnya, dalam Peraturan Pemerintah (PP) disebutkan pegawai KPK terdiri dari pegawai tetap, pegawai tidak tetap dan pegawai negeri.

“TNI bukan pegawai negeri, kalau pun ada realisasi TNI diperbantukan di KPK regulasi dulu dipersiapkan agar tidak menabrak aturan yang ada,” katanya.

Akan tetapi,Priharsa mengaku bahwa KPK dengan TNI sudah menjalin kerjasama sejak 2005 melalui MoU KPK-TNI dan telah diperbarui pada 2012-2013. Dalam butir MoU tersebut disebutkan bahwa KPK dan TNI bekerjasama dalam bantuan sumber daya.

“Impelemtasinya telah ada bahwa KPK menggunakan fasilitas TNI, dalam hal ini Kodam Jaya penggunaan Rutan Guntur. Kemudian sejak 2013 ada sejumlah pegawai KPK yang direkrut dari unsur pensiunan TNI, sebagian sebagai pengawal tahanan dan kepala bagian pengamanan,” tandasnya. (okz\net]

Foto|kpk

News Feed