oleh

Perkara Korupsi Dana BBD Palas: Mangkir Lagi, Adik Bupati Bakal Dijemput Paksa

MEDAN-OKB:
Aminuddin Harahap selaku Direktur CV Gading Mas yang merupakan tersangka kasus dugaan korupsi Dana Bantuan Bencana Daerah (BBD) Kabupaten Padanglawas (Palas) tahun 2011, akan dijadwalkan ulang pemanggilan untuk diperiksa oleh tim penyidik Pidana Khusus Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara (Kejatisu).

Menurut Kepala Seksi Penerangan Hukum (Kasipenkum) Kejatisu, Chandra Purnama mengatakan tersangka akan diperiksa 17 Juli mendatang. Pemeriksaan itu berkaitan dengan uang senilai Rp 5 Miliar yang bersumber dari dana Bantuan Nasional Penanggulangan Bencana Nasional (BNPB) TA.2010.

“Dijadwalkan tanggal 17 Juli ini diperiksa. Nantinya pemeriksaan itu seputar dana Rp5 miliar dari bencana daerah tersebut,” katanya saat ditemui di ruang kerjanya, Jumat (11/07/2014).

Ia menegaskan, tersangka akan dijemput paksa, bila kembali mangkir dari panggilan penyidik. Pasalnya adik Bupati Palas, Ali Sutan Harahap ini, telah dua kali tidak datang memenuhi panggilan dengan alasan yang tak jelas.
“Kita akan jemput paksa tersangka (Aminuddin) bila nantinya dia tidak datang,”tegasnya.

Sementara saat disinggung, soal penahanan tersangka setelah dilakukan pemeriksaan?, Mantan Kasi Uheksi Kejatisu itu enggan berkomentar.
“Lihat aja nanti,”tandasnya.

Sebelumnya, dalam perkara dugaan korupsi dana Bantuan Bencana Daerah (BBD) Kabupaten Padanglawas (Palas) tahun 2011 ini, Aminuddin Harahap masih menikmati udara bebas.

Padahal enam tersangka lain Muhammad Zein Nasution selaku Direktur CV UD, Aswin Matondang selaku yakni Direktur CV Hamido Utama, Endang Daniati selaku Direktrur CV Kurnia Agung, Malkan Hasibuan selaku Direktur CV Asoka Piramid, pegawai Pemkab Palas, Darman Hasibuan SSos selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan Muhammad Fahmi sebagai pejabat penanggung jawab operasional kegiatan (PJOK) Pemkab Palas terlebih dahulu menikmati jeruji besi Rumah Tahanan (Rutan) Tanjung Gusta Medan.

Sebagaimana diketahui, Kabupaten Padang Lawas mendapatkan bantuan dana Bantuan Bencana Daerah (BBD) Kabupaten Padanglawas (Palas) tahun 2011, yang bersumber dari dana Bantuan Nasional Penanggulangan Bencana Nasional (PNPB) TA.2010 senilai Rp5 miliar.

Dugaan korupsi ini bermula adanya temuan penyidik  dari 11 paket pekerjaan Badan penanggulan bencana daerah (BPBD) Palas ada lima kegiatan berupa pemasangan bronjong yang tidak sesuai. Dalam sebelas kegiatan itu, pengerjaannya ditemukan penyimpangan yang dilakukan 5 rekanan tersebut. Dalam perkara itu, penyidik menemukan dugaan kerugian negara hingga Rp2 miliar. (Ema)
Foto :Ilustrasi/Net/

News Feed