oleh

Pemprov Sumut Serahkan Laporan Keuangan 2014 ke BPK

OKEBUNG |
Pemerintah Provinsi Sumatera Utara (Pemprovsu) menyerahkan Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Sumut 2014 kepada Badan Pemeriksa Keuangan  RI Perwakilan Sumatera Utara.

Penyerahan dilakukan oleh Plh Sekdaprovsu Dr Ir Hj R Sabrina MSi bersama Asisten Administrasi Umum dan Aset Drs H Mhd Fitriyus SH MSP, Kepala Biro Keuangan Drs H Ahmad Fuad MSi, Kepala Biro Perlengkapan dan Pengelolaan Aset Syahfruddin SH MHum dan Pelaksana Tugas Kepala Inspektorat H Ahmad Fuad SH. Berkas LKPD diterima langsung oleh Plh Kepala Perwakilan BPK Sumut Aris Laksono didampingi Widi Prasojo di Gedung BPK Perwakilan Sumut, Kamis (19/03/2015).

“Ini kami serahkan berkas LPPD Pemrovsu,” ujar Plh Sekdaprovsu saat diterima Aris Laksono.

Asisten Administrasi Umum dan Aset Drs H Mhd Fitriyus SH MSP menyampaikan, penyerahan LKPD sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang pemeriksaan pengelolaan keuangan daerah.”Jadi kita serrahkan hari ini untuk dinilai oleh tim audit,” katanya.

Dia berharap, LKPD Pemrovsu bisa mendapatkan nilai opini Wajar Tanpa Pengecualian dari BPK RI. Sehingga Pihak BPK mengesahkan secara resmi kepada Dewan, Pemrovsu dapat melakukan perubahan APBD Pemprovsu sesuai mekanisme sesuai Permendagri Nomer 13 tahun 2006.

“Tahun lalu kita dapat nilai wajar dengan pengecualian, dan tahun ini kita harap mendapat nilai Wajar Tanpa Pengecualian,” harap Fitriyus.

Plh Kepala Perwakilan BPK Sumut Aris Laksono saat menerima berkas LKPD Pemrovsu langsung menandatangi berkas penyerahan bersama plh Sekdaprovsu. “Mudah-mudahan mendapat nilai Wajar Tanpa Pengecualian,” harapnya.

Dia juga menjelaskan, pihaknya dalam memerikan laporan keuangan pemerintah daerah, jika ada kekeliruan dihimbau untuk memperbaikinya sebaik mungkin.

“Kami kadang salut karena ada daerah yang saat kita periksa ada kekeliruaan langsung cepat memperbaikinya dengan mengumpulkan staff sampai lembur dan hasilnya mereka mendapat nilai tertinggi. Ada pula beberapa daerah yang masih menungu- nanti-nanti,” ujarnya.

Jadi, sebenarnya kalau ada kekeliruan jangan menungu besok untuk memperbaikinya. ” Kalau ada yang kurang pas diawal-awal tolong segera diselesaikan seperti kota Medan bisa beberapa kali WTP,” katanya mencontohkan.
 
Dia mengatakan, penyampaian laporan Pemprovsu tahun 2014 untuk diaudit tersebut sesuai dengan yang diamatkan dalam Undang-undang nomor 17 tahun 2003 tentang keuangan Negara dan undang-undang nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah telah diubah dengan Perppu Nomor 2 tahun 2015 tentang perubahan atas undang-undang 23 tahun 2014.

Pelaporan keuangan tersebut menurut dia juga berpedoman kepada Undang-undang Nomor 15 tahun 2004 tentang pemerikasaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan Negara. Bahan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) untuk BPK RI tersebut di antaranya, buku laporan keuangan pemerintah Provinsi Sumut, tahun 2014 yang berisi laporan realisasi anggaran, neraca, laporan arus kas dan catatan atas laporan keuangan dan aset.[cok]

News Feed