oleh

Nyalahgunakan Jabatan, Kepala BPN Medan Jadi Tersangka

OKEBUNG|
Kepala Badan Pertanahan Kota Medan, Dwi Purnama dan Kepala Seksi Pemberian Hak-Hak Kantor BPN Medan, Hafizunsyah resmi dinyatakan sebagai tersangka karena telah melakukan tindak pidana kejahatan yang dilakukan dalam jabatan, sesuai dengan pasal 417 Subs 416 Subs Pasal 421 KUHPidana.

Kabid Humas Poldasu, AKBP Helfi Assegaf menjelaskan bahwa penetapan status tersangka terhadap kedua orang tersebut adalah berdasarkan laporan Zainal Abidin Zain yang tertuang dalam laporan SPK/1883/VII/2014/SPKT I, tanggal 22 Juli 2014.

“Penetapan keduanya sebagai tersangka atas adanya laporan korban,”jelasnya.

Lanjutnya, Zainal Abidin Zain adalah sebagai direktur dari PT. Arga Citra Kharisma (ACK) yang melakukan permohonan Sertifikat Hak Guna Bangunan, atas tanah yang terletak di Jalan Jawa,Kel. Gang Buntu, Medan Timur diareal pertama seluas 13.578 meter dan areal kedua seluas 22.377 M, ke BPN Kota Medan.

Saat mengajukan surat permohonan penerbitan SKHGB itu, semua persyaratan sudah dipenuhi pelapor, yakni dengan melampirkan surat permohonan, Surat Putusan PN Medan, Putusan dari MA, Berita Acara Eksekusi dan penyerahan hasil eksekusi. Namun, permohonan ini ditolak oleh BPN Medan.

Menurutnya, penolakan tersebut sesuai dengan surat No 1749.1271/600 X 2013 tanggal 25 Oktober 2013, yang dikeluarkan oleh Dwi Purnama, Kepala Kantor BPN Medan. Dalam surat yang ditandatanganinya itu, Dwi Purnama menolak permohonan HGB tersebut, dengan menyebutkan bahwa hal itu tidak dapat diproses karena tanah yang dimohon itu diklaim sebagai aktiva tetap (aset) oleh PT. Kereta Api indonesia (KAI) dan BUMN, yang hingga kini masih dalam proses perkara perdata.

“Kepala BPN menolak permohonan HGB dengan alasan tidak dapat diproses karena aset KAI dan BUMN,”tuturnya kepada okebung.com Senin(06/10/2014sore.

Dikatakannya, penolakan yang dilakukan oleh Kepala BPN Kota Medan itu jelas adalah tindak pidana atau perbuatan melawan hukum sebagaimana dimaksud pasal 21 KUHP, yang unsurnya adalah PNS yang sewenang-wenang memakai kekuasaanya, dan telah mengintruksikan kepada bawahanya meski permohonan itu sudah dilengkapi dengan putusan-putusan.

“Kedua tersangka sudah dilayangkan surat panggilan pada Jumat(03/10/2014)lalu, dan akan diperiksa sebagai tersangka pada Rabu(08/10/2014) mendatang. Dan, kita harapkan beliau kooperatif,”ucapnya.

Masih dijelaskan Kabid Humas,waktu dan kejadian kasus tersebut adalah tanggal 21 April 2013 di Komplek Centre Point, Jalan Timur No.1 Medan. Terhadap kasus ini, lanjutnya, pihak Subdit II Harda Tahbang Poldasu sudah memeriksa 4 orang saksi, yakni Drs Zainal Abidin, Handoko Lie, Budi Dharmansyah SH, dan Fahmiluddin SH.

Hasil pemeriksaan saksi tersebut juga dikuatkan keterangan dari saksi ahli.
” Kedua tersangka tidak ditahan karena hukumanya dibawah 5 tahun, tepatnya 2,8 tahun. Untuk barang bukti yang disita adalah surat penolakan dari Dwi Purnama, yaitu surat No 1749.1271/600 X 2013 tanggal 25 Oktober 2013, yang ditanda tanganinya,”paparnya.

Masih Helfi, akibatnya, korban mengalami kerugian mencapai Rp 50 miliar, atas tidak diterbitkanya surat hak guna bangunan, yang menurut korban adalah pemilik sah tanah yang mengajukanya pada kantor BPN.

“Surat itu harus tetap diterbitkan, walaupun ada sengketa, karena sudah ada putusan MA yang bersifat mutlak dan harus dilaksanakan. Putusan MA itu adalah pada point 12, yang menyebutkan bahwa keputusan sertifikat hak guna bangunan itu dapat dilakukan dulu meskipun ada upaya banding maupun peninjauan kembali.

Atas dasar putusan MA tersebut, BPN dianggap tidak penuhi permohonan untuk menerbitkan surat hak guna bangunan yang diajukan pemohon.

Karenanya, Kepala BPN Medan, dianggap telah melakukan penyalahgunaan jabatan dalam prosesnya,”pungkas perwira dua melati emas di pundaknya.

Terkait kasus ini, Helfi menambahkan bahwa kasus seperti ini sudah banyak terjadi. Dan yang baru berani memprosesnya adalah Subdit II Harda Tahbang.
“Kasus ini dapat dijadikan contoh bagi polda lain, agar kasus yang serupa dapat dipidankan. Selama ini, Polisi mendapatkan banyak laporan tentang kasus tanah dan penyalagunaan jabatan, dan kemungkinan terjadi di Polda lain. Namun, kasus tersebut dapat dipidanakan, mengenai hukumannya, itu wewenang hakim, yang penting pidananya sudahnya duduk,”tegasnya (jtk)
Foto:Kabid Humas Polda Sumut/

News Feed