oleh

Musyawarah Rakyat Sumut Tolak RUU Pilkada DPRD

OKEBUNG|

RancanganUndang-Undang PILKADA yang sedang dibahas dan daam waktu dekat ini akan di sahkan lewat paripurna DPR RI periode 2009-2014 tepatnya tanggal 25 September 2014. Usulan UU PILKADA ini secara substansial menitik beratkan pada pola pemilihan kepala daerah dilakukan dengan system perwakilan atau pilih lansung oleh anggota DPRD Kabupaten/Kota sedangkan wakilnya diajukan oleh Pemerintah atau lebih tepatnya dari kalangan birokrasi (PNS) karir.

Pola perwakilan/DPRD telah ditinggal sejak tahun 1999 atau tepatnya sejak reformasi bergulir dan system pemerintahan di Negara Kesatuan Republik Indonesia juga berubah dari sentralistik menjadi desentralisasi (otonomi daerah), dimana hal ini ditandai dengan system pemilihan Presiden, Gubernur dan Bupati/Walikota dipilih secara langsung oleh rakyat.

Reformasi dan desentralisasi (otonomi daerah) dengan konsep pemilihan langsung pemimpin oleh rakyat, baru berumur 14 tahun, ibarat anak manusia baru masuk puberritas (pancaroba), dimana idealism rakyat masih berproses menuju kematangan politik dan berdemokrasi. Disaat proses ini sedang bermetamosfosis, ada sekolompok elite politik di Partai Politik yang menyodorkan opsi agar Kepala Daerah di kembalikan dipilih oleh DPRD yang dituangkan lewat usulan UU PILKADA, usulan ini jelas membawa kembali kea lam masa lalu yang artinya kemunduran dalam kualitas demokrasi dan kepercayaan public terhadap kepemimpinan, demikian dikatakan Fajar Aritonang, dalam orasinya pada aksi demo Musyawarah Rakyat Sumut Tolak RUU PILKADA, Rabu, 17/09-2014 di Tugu SIB, Jl. Gatot Subroto Medan.

Lebih lanjut, James Ambarita, Koordinator Aksi, mengatakan bahwa, penolakan ini merupakan murni aspirasi masyarakat yang kami bawa pada forum diskusi yang beberapa waktu lalu kami gelar yang dihadiri beberapa elemen masyarakat yaitu Mutiara Jokowi, Laskar Rakyat Jokowi, Best Jokowi For President, Sahabat Jokowi, Getar, Bara JP Membara, ARM, Rejos, Sejati, Laskar Merah Putih (LMP) KTM, PPR, KSBSI, Famili Jokowi, GMKI, HMI Cab. Deli Serdang, Geser Merdeka, GMNI Cab. Medan, dimana RUU PILKADA yang sedang diusulkan untuk disah oleh Paripurna DPR RI dalam waktu dekat ini, telah mencederai bahkan mengingkari fakta Reformasi 1998 dimana rakyat menuntut, Reformasi Total, salah satunya reformasi birokrasi, kepemimpinan dan politik serta demokrasi. Pemilihan secara langsung oleh rakyat adalah wujud demokrasi yang menunjukan kedaulatan rakyat yang telah dijamin oleh Negara Republik Indonesia yang telah termaktub di UUD’45, jadi kami menilai jika DPR RI memaksanakan pengesahan ini, sudah dapat kami pastikan, bahwa Anggota DPR RI yang setuju telah maker terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia, dimana UU telah menganggap UUD 45 tidak ada.

Kegiatan aksi demo ini dilaksanakan awalnya di Tugu SIB Jl. Gatot Subroto kemudian dilanjutkan ke gedung DPRD Sumut, Jl. Imam Bonjol, aksi di tersebut akhirnya diterima 5 (lima) perwakilan Fraksi PDI-Perjuangan, F.Golkar, F.PAN, F.Demokrat, F. Nasdem, akhirnya bukti penerima aspirasi tersebut disambut positif oleh kelima perwakilan Fraksi DPRD Sumut, namun yang menanda tangani bukti setuju menolak hanya F. PDI-Perjuangan yang diwakili oleh Budiman Nadadap yang juga wakil ketua DPRD Sumut sementara. (os/red)

News Feed