oleh

Menteri Ketenagakerjaan :1.428 TKI Ilegal Segera Dipulangkan Dari Malaysia

OKEBUNG |
Pemerintah Indonesia akan mempercepat pemulangan 1.428 Tenaga Kerja Indonesia (TKI) ilegal yang masih ditahan di 16 lokasi Depot tahanan imigrasi pemerintahan Malaysia.

Para TKI yang tengah menjalani proses pemulangan itu terdiri atas 963 orang lelaki, 397 orang perempuan dan 68 orang anak-anak.

Penyebab para TKI ilegal ditahan pihak imigrasi Malaysia antara lain karena tidak memiliki permit atau izin kerja resmi, melebihi batas masa tinggal (overstayer), melanggar aturan dokumen, pemalsuan dokumen izin kerja dan lain-lain.

“Setelah menjalani  proses pendataan dan menyelesaikan  masalah hukum, maka secepatnya para TKI ilegal itu akan segera  dipulangkan ke tanah air secara bertahap,” kata Menteri Ketenagakerjaan M Hanif Dhakiri di Jakarta, Ahad (21/12/2014).

Hal tersebut dikatakan Menaker Hanif seusai melaksanakan kunjungan kerja selama 3 hari ke Malaysia pada Kamis-Sabtu (18-20 Desember) lalu. Kunjungan kerja ini bertujuan membahas upaya-upaya mempercepat  proses pemulangan TKI ilegal di Malaysia.

Selama di Malaysia Menaker Hanif melakukan pertemuan dengan 2 Menteri Malaysia yang mengurusi pekerja migran yaitu Menteri Dalam Negeri Malaysia Dato Seri Ahmad Zahid Hamidi dan Menteri Sumber Manusia Malaysia Dato Seri Richard Riot Anak Jaem. Menaker Hanif juga melakukan kunjungan ke depot tahanan imigresen Semenyih untuk menemui para TKI yang akan dipulangkan/deportasi.

Menteri Ketenagakerjaan Muh Hanif Dhakiri mengatakan Pemerintah Indonesia dan Pemerintah Malaysia sudah sepakat bekerja sama mempercepat proses pemulangan TKI ilegal yang di depot-depot tahanan imigrasi.

“Dalam pertemuan dengan 2 Menteri Malaysia  tersebut,  Pemerintah Indonesia mengusulkan agar para TKI ilegal itu mendapatkan pengampunan dan membebaskannya dari denda (kompound) sehingga proses kepulangan bisa dipercepat,” kata Hanif.

Terkait pemulangan TKI yang ilegal tersebut, kata Hanif, Indonesia berharap pemerintah Malaysia terus membantu bekerja sama dalam menetapkan skema pemulangan tki antar pemerintah sehingga mekanisme dan pembiayaannya lebih baik dan terkontrol sehingga memudahkan proses kepulangan.

Menteri Hanif mengatakan pemulangan ini merupakan operasionalisasi instruksi Presiden Jokowi menghendaki percepatan pemulangan  TKI ilegal agar tidak  menimbulkan permasalahan yang merugikan TKI.

Untuk mempercepat proses pemulangan TKI ilegal asal Malaysia ini sampai ke kampung halaman masing-masing, Kementerian Ketenagakerjaan melakukan koordinasi dengan Kemlu melalui KBRI/KJRI di Malaysia, BNP2TKI dan Imigrasi Kemenkumham.

Seiring percepatan proses pemulangan TKI, Hanif mempersilahkan para TKI ilegal mengikuti proses legalisasi dengan melengkapi dokumen yang dibutuhkan sehingga mereka bisa bekerja secara sah di Malaysia.

“Kita sambut baik upaya program-program legalisasi dan pemutihan yang merupakan kebijakan pemerintah Malaysia. Malahan tampaknya mereka akan memperpanjang proses pemutihan yang seharusnya dibatasi sampai 31 Desember 2014,” kata Hanif

Pemerintah mengimbau  para TKI ilegal yang telah dipulangkan agar tidak kembali mengulangi lagi perbuatannya. Apabila berminat bekerja di Malaysia, harus bekerja secara legal dengan melengkapi semua dokumen dan mengikuti semua aturan penempatan TKI ke luar negeri.

Seperti diketahui, pada Jumat (19/12/2014) lalu Menteri Ketenagakerjaan M Hanif Dhakiri melepas pemulangan  383 orang TKI ilegal yang selama ini ditahan di depot tahanan imigrasi Pasir Gudang, Johor Bahru, Malaysia menuju Tanjung Pinang, Kepulauan Riau.

Pemulangan TKI melalui kapal laut ini terdiri atas 2 kloter pemulangan yaitu pada Kamis (18/12/2014)  sebanyak 219 orang terdiri atas 133 laki, 73 perempuan, 13 anak-anak dan pada Jumat (19/12/2014) sebanyak 164 orang yang terdiri atas 112 lelaki, 51 perempuan, 1 anak anak.

Pemulangan 383 TKI ilegal atau yang dikenal dengan istilah Pendatang Asing Tanpa Ijin (PATI) ini merupakan bagian dari 1.428 TKI ilegal yang direncanakan dipulangkan ke Indonesia secepatnya. (BS/Admin)
 
Foto :ilustrasi/

News Feed