oleh

Menko Polhukam :Pers Harus Sampaikan ‘Quick Count’ Pilpres Bukan Hasil Resmi

JAKARTA – OKB|
Terkait adanya berkembangnya berbagai opini atas hasil penghitungan cepat (quick count) pemilihan presiden (Pilpres) pada 9 Juli 2014 lalu.

Menanggapi hal tersebut,Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Djoko Suyanto meminta kepada pers untuk menyampaikan kepada masyarakat bahwa hasil quick count dan real count yang dilakukan oleh lembaga survei maupun tim sukses dan tim pendukung itu adalah bukan hasil resmi.

“Jadi ini yang paling penting, yang harus teman-teman pers juga menyampaikan kepada masyarakat,” kata Djoko Suyanto dalam konperensi pers seusai Sidang Kabinet Paripurna di kantor Presiden, Jakarta, Jumat (11/07/2014) sore.

Menko Polhukam didampingi Panglima TNI Jendral Moeldoko dan Kapolri Jendral Sutarman mengemukakan, bahwa baik pasangan Prabowo Subianto – Hatta Rajasa maupun Joko Widodo – Jusuf Kalla dalam pertemuan dengan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, di Puri Cikeas, Bogor, Rabu (09/07/2014) malam, telah sepakat bahwa hasil Komisi Pemilihan Umum (KPU) adalah hasil akhir, dan yang akan diakui kedua pasangan Capres-Cawapres akan  adalah hasil KPU.

“Pengumungan KPU adalah hasil akhir dari penghitungan suara,” ujar Menko Polhukam.

Terkait dengan komitmen kedua pasang Capres-Cawapres itu, menurut Menko Polhukam, Presiden SBY telah menginstruksikan kepada jajaran Polri, ajajaran TNI maupun penyelenggara Pemilu untuk mengamankan jalannya proses penghitungan suara mulai dari TPS, TPK, kecamatan,  kabupaten, provinsi sampai dengan KPU Pusat.

“Aparat keamanan yang harus bertindak netral dan mengawal, mengamankan dan menjaga keselamatan para petugas KPU untuk bebas dari ancaman, intimidasi maupun pengaruh-pengaruh dari kelompok manapun. Ini penting supaya hasil suara yang diberikan oleh masyarakat itu mengalir sama dari TPS sampai dengan KPU Pusat,” tegas Djoko seraya menyebutkan, aparat keamanan juga ikut mengawal bersama-sama dengan para saksi, para tim sukses yang datang di lapangan untuk bersama-sama mengawal hasil pemungutan suara oleh masyarakat.(dna/setkab)
Foto :Net/Menko Polhukam

News Feed