oleh

Menko Polhukam: Jika Mau Ribut, Silakan di Hutan Saja !

OKEBUNG|
Menteri Kordinator Politik Hukum & Keamanan ( Polhukam ), Tedjo Edhy Purdijatno mengatakan, perintahnya meminta Polri tidak mengeluarkan izin penyelengaraan Munas IX Partai Golkar di Bali pada 30 November sampai 3 Desember 2014 bukan sebagai intervensi.

“Ini untuk menghindari potensi kerusuhan. Sebab, baru pleno 1 saja sudah rame banget. Tidak terbayang saat Munas yang jumlah pesertanya sangat banyak,”sebutnya dikutip pemberitaan RMOL, Selasa malam (25/11/2014).

Dia menegaskan, sikap itu semata-mata untuk menjaga ketertiban, keamanan, dan nama baik Indonesia di dunia.

“Ini bukan hanya untuk Golkar. Kalau PDIP seperti itu atau NasDem seperti itu, pasti saya larang. Karena saya butuh jaminan Indonesia aman,” ungkapnya.

Menurut Tedjo, Desember adalah puncak wisatawan mancanegara ke Bali. Jika sampai ada keributan di Munas Golkar, akan membuat citra Indonesia di mata dunia memburuk. Indonesia bisa dianggap tidak aman. Ujung-ujungnya ada peringatan travel warning dari negara tetangga.

“Jadi, ini demi kepentingan lebih besar, untuk nama baik Indonesia,” ucapnya.

Untuk itu, Tedjo mengusulkan agar Munas Golkar digelar sesuai agenda semula, yaitu pada pertengahan Januari 2015. Di masa itu, jumlah kunjungan wisatawan asing ke Bali sudah mulai berkurang. Suasana di internal Golkar juga diharapkan sudah lebih adem.

Jika ingin tetap Munas pada 30 November ini, lanjut Tedjo, jangan di Bali. Tedjo menyerankan Golkar mencari tempat yang lebih sepi dan jauh dari sorotan dunia. “Kalau dia mau ribut, silakan di hutan, yang nggak ada orang,” tandasnya.

Sebelumnya Pengurus DPP Partai Golkar Bambang Soesatyo mengatakan, pernyataan Menko Polhukam Tedjo Edhy Purdijatno tersebut semakin mengkonfirmasi campur tangan dan intervensi kekuasaan.(net)
Foto:menkopolhukam/net

News Feed