oleh

Mengungkap Penyebab Bentrok Berkepanjangan TNI dan Polri di Batam

OKEBUNG |
Hingga saat ini penyidikan terhadap bentrokan antara prajurit TNI dan Polri yang terjadi di Batam, Kepulauan Riau, belum juga terungkap.

Tim investigasi gabungan yang dibentuk sehari setelah bentrokan, belum bisa menyimpulkan apa penyebab dan kronologi penembakan empat anggota TNI dari Batalyon 134/Tuah Sakti, oleh anggota Brimob Polda Kepulauan Riau.

Hingga saat ini, kedua belah pihak, baik TNI maupun Polri sepakat menutup rapat-rapat informasi terkait bentrokan tersebut. Keduanya seakan enggan menentukan siapa yang salah dan siapa yang benar.

Saat dihubungi, Jumat (26/09/2014), Kepala Divisi Humas Polri Inspektur Jenderal Ronny F Sompie, mengatakan, hingga Jumat sore, belum ada keterangan hasil investigasi tim gabungan.

Namun, ia mengatakan, kesimpulan hasil investigasi nantinya akan digunakan sebagai rekomendasi penyidikan lebih lanjut mengenai kasus penimbunan bahan bakar minyak ilegal yang terjadi di Batam.

Sebenarnya, tak sulit bagi siapapun untuk menebak apa yang sebenarnya terjadi dalam insiden yang melibatkan dua institusi pengamanan negara itu.

Pengamat kepolisian Neta S Pane, saat dihubungi beberapa waktu lalu, mengatakan bukan tidak mungkin bentrokan yang melukai empat prajurit TNI tersebut dilatarbelakangi aksi saling “beking”, atau yang disebut dengan bisnis jasa pengamanan.

Dari data yang diperoleh Indonesia Police Watch (IPW), tercatat dalam setahun terakhir, sejak 19 Oktober 2013, hingga 21 September 2014, sudah terjadi enam kali bentrokan antara TNI dan Polri. Akibatnya, delapan anggota TNI terluka, empat di antaranya menderita luka tembak.

Sementara dari kepolisian diketahui lima orang terluka akibat bentrokan dengan anggota TNI. IPW juga mencatat, dari enam kali bentrokan antara TNI dan Polri dalam setahun terakhir, terdapat tiga kasus yang terjadi di tempat hiburan. Dalam hal ini, bentrokan dilatarbelakangi persaingan dalam memberikan jasa pengamanan bagi bos-bos pemilik tempat hiburan.

Neta mengatakan, bisnis jasa pengamanan tersebut tidak hanya dilakukan di tempat-tempat hiburan saja. Menurut dia, juga dilakukan pada kawasan pertokoan, lokasi industri, hingga pada usaha-usaha ilegal seperti penimbunan BBM dan melindungi bandar narkoba.

Dugaan keterlibatan oknum TNI dan Polri dalam bisnis ilegal semakin diperkuat ketika beberapa waktu lalu, Panglima TNI Jenderal Moeldoko mengakui keterlibatan anggota TNI dalam kasus pencurian BBM di Kota Batam, Kepulauan Riau.

Tak lama berselang, giliran Kapolri Jenderal Sutarman mengakui keterlibatan dua anggotanya dalam kasus pencurian BBM dalam kasus yang sama dengan anggota TNI di Batam. Kasus tersebut terkuak ketika Direktorat Tindak Pidana Ekonomi Khusus Bareskrim Polri menangkap pemilik kapal MT Lautan I, berinisial AM.

Ia menjadi tersangka kasus dugaan pencucian uang dan korupsi transaksi keuangan mencurigakan di Kota Batam. Kasus ini berawal dari penelusuran Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan, saat menemukan transaksi mencurigakan milik PNS di Kota Batam senilai Rp 1,3 triliun.

Angka tersebut merupakan akumulasi transaksi tahun 2008-2013. AM diduga membeli atau mengambil sebagian bahan bakar minyak Pertamina yang diangkut kapal, dengan kapal lain secara ilegal di tengah laut.

Melansir pemberitaan Kompas.com, yang bekerja di sebuah perusahaan rekanan Pertamina, sebagai pemasok bahan bakar bagi kapal nelayan, di Medan, Sumatera Utara, mengatakan, hampir dipastikan semua pengusaha minyak dan gas dalam jumlah besar, menggunakan jasa pengamanan baik dari tentara maupun kepolisian.

Bahkan, kata dia, para pemilik usaha akan berhubungan langsung dengan pejabat-pejabat tinggi TNI atau Polri untuk mendapatkan jasa beking tersebut. Meski demikian, ia mengaku tidak mengetahui berapa jumlah nominal bayaran yang diberikan untuk tiap jasa pengamanan.

“Sudah pasti ada “beking”-nya. Itu kan transaksi dalam jumlah besar, biar enggak ada yang ganggu, ya harus ada yang kawal,” ujarnya.

Pengamat kepolisian Bambang Widodo Umar membantah bisnis jasa pengamaman oleh anggota TNI atau Polri sebagai akibat dari kurangnya kesejahteraan anggota. Menurut Bambang, hal itu bukanlah alasan yang tepat digunakan sebagai pembelaan.

“Soal kesejahteraan, itu masalah klasik. Mereka sudah diberi renumerasi (sistem gaji) yang cukup, tetapi tidak disiplin dan kurang adanya ketauladanan dari para atasan,” ujar Bambang.

Dia mengatakan, dugaan adanya aksi saling beking di antara keduanya harus diungkap oleh tim gabungan yang tidak hanya dari TNI maupun Polri saja. Ia menginginkan agar masyarakat sipil, misalnya dari lembaga swadaya masyarakat, dilibatkan dalam penyidikan.

“Yang diusut jangan hanya bawahan saja, tetapi juga kemungkinan adanya atasan yang terlibat, juga harus diberikan sanksi yang sama,” kata Bambang.(kps/net)
Foto :Net/Ilustrasi

News Feed