oleh

Menang di MA,Tak Juga Dieksekusi,Legiman Akan Demo Turunkan Ribuan Massa

*Direktur & Komisaris PT Bintang Nauli Pratama Tak Gentar Putusan Mahkamah Agung*

OKEBUNG|
Legiman Pranata selaku Direktur CV Sari Surya yang berharap keadilan memihak kepadanya.Namun,apa daya ternyata hukum belum memihak kepadanya.

Untung tak dapat diraih malang tak dapat ditolak.Setelah sembilan tahun berharap penegak hukum memihaknya,akan tetapi hingga saat ini oknum penegak hukum yang menangani perkaranya belum juga berani melakukan eksekusi atas hak-haknya yang digelapkan Direktur dan Komisaris PT Bintang Nauli Pratama (BNP).
IMG_20150610_193705

“Apabila kasus kemenangan saya ini tidak juga dieksekusi maka saya rencana akan mengerahkan ribuan massa untuk melakukan aksi demo agar bisa dieksekusi,”tegasnya.

IMG_20150610_193655
Dijelaskannya bahwa kasus yang tengah dihadapinya telah ditangani penegak hukum.Mulai dari putusan tingkat pertama di Pengadilan Negeri Medan, banding di Pengadilan Tinggi Sumut hingga kasasi di Mahkamah Agung (MA)semua telah memenangkan dirinya.Namun,hingga saat ini belum dilakukan eksekusi dan ditangkapnya mereka.
IMG_20150610_193651

“Putusan MA saja tidak diindahkan dan dianggap angin lalu.Memang dalam kasus saya ini sudah jelas ada oknum-oknum yang bermain. ‘pat gulipat’ dengan Direktur dan Komisaris PT BNP.Kalau tidak,mana mungkin penegak hukum tidak berani melakukan eksekusi,maka itu saya hanya berharap kepada media,khususnya ke abang agar dapat membantu saya untuk dapat mengambil harta saya kembali yang telah digelapkan mereka,”harapnya kepada okebung.com,seraya menambahkan hanya Tuhan dan okebung.com yang bisa membantu saya,”kesalnya.
IMG_20150610_193637

Ditambahkannya,bahwa dirinya sangat kesal dan kecewa sekali dengan masalah yang dihadapinya sudah sembilan tahun tidak tuntas juga.Padahal,kata Legiman polisi,pengadilan hingga ke MA sudah mengetahuinya.
IMG_20150610_193620

“Jika kasus ini tidak juga selesai dan penegak hukum tidak menangkap kedua orang penting di PT BNP,maka saya akan melakukan aksi demo besar-besaran untuk mencari keadilan,karena Direktur dan Komisaris PT. BNP sepertinya ‘bagaikan malaikat’,makanya oknum penegak hukum gak berani melawannya,”imbuhnya.

Diceritakannya bahwa kasus yang menimpa dirinya bermula dari kedatangan Direktur PT BNP, Dody Chairuddin ST dan Komisaris Utama PT BNP, Drs Ahmad Daud Batubara pada Februari 2005 silam. Saat itu, Dody dan Daud meninjau Pabrik Kelapa Sawit (PKS) tradisional yang sedang dibangun Legiman di Sawit Seberang Langkat,Sumatera Utara.

Kedua orang berpengaruh di PT BNP itu meminta Legiman untuk membangun PKS di Desa Sibabangun,Kab Tapanuli Tengah,Prov Sumatera Utara (Sumut).Dan,setelah beberapa kali bertemu, mereka pun mencapai kata sepakat. Legiman membuat penawaran harga sebesar Rp 6.249.062.500 untuk membangun sebuah PKS berkapasitas 5 ton/jam.

Selanjutnya dibuat kontrak kerja No: SPK/SS/001/VII/2005 tertanggal 15 April 2005. Setelah kontrak kerja itu ditandatangani, tanpa dinyana Dody dan Daud meminta Legiman untuk kembali membuat penawaran yang lebih murah Rp 3.167.575.000 dengan nomor kontrak kerja yang sama dengan pertama yakni No: SPK/SS/001/VII/2005 tertanggal 15 April 2005.

Kemudian pihak PT BNP memberi panjar pekerjaan tidak sampai 30 persen dari nilai kontrak. Begitu pun, Legiman tetap mengerjakannya.
Setelah pekerjaan selesai 100 persen, Legiman meminta sisa pembayaran hasil pekerjaannya. Namun, pihak PT BNP enggan membayar dan malah mengusir karyawan CV Sari Surya dari lokasi pabrik.

Tak hanya itu saja,karyawan CV Sari Surya juga dilarang membawa barang-barang peralatan kerja milik Legiman.

Atas kejadian itu,kemudian Legiman menggugat ke pengadilan, namun gugatannya N-O. Mengetahui hal itu, pihak BNP melakukan gugatan balik. Legiman pun menjadi pesakitan di Pengadilan Negeri Medan.

Meski menjadi pesakitan, majelis hakim PN Medan menilai Legiman yang benar. Sesuai Putusan No : 143/Pdt.G/2008/PN Medan tertanggal 25 Agustus 2009, menetapkan PT BNP harus membayar sisa pekerjaan dan mengembalikan barang-barang milik Legiman.

Setelah Legiman menang,kemudian pihak PT BNP banding. Namun, putusan Pengadilan Tinggi Sumut No 35/PDT/2010/PT Medan tanggal 02 Maret 2010 menguatkan putusan PN Medan. Upaya kasasi dilakukan PT BNP ke Mahkamah Agung (MA), Melalui putusan No 3046.K/Pdt/2010 tanggal 2 November 2010, MA menguatkan putusan PN Medan.

Bahkan, pengadilan juga mengeluarkan penetapan sita eksekusi No 10/Eks/ 2013/143/ PDT.G/2008/PN Medan tanggal 25 Juni 2013. Namun, lagi-lagi pihak PT BNP tidak mentaati putusan itu.

Ironisnya, Direktur PT BNP Dody Chairuddin Batubara malah menjual PKS berikut barang-barang milik Legiman kepada Syarifuddin Nasution yang disebut-sebut adalah saudara kandungnya. Penjualan yang disinyalir berlaku surut itu dengan akta No 54 tanggal 27 Februari 2013, dibuat di depan Notaris Rohmawaty S Saragi SH SpN. Padahal, panggilan Aanmaning (peringatan dari pengadilan sebelum eksekusi) dari PN Sibolga yang sudah ditandatangani Dody Chairuddin tanggal 8 April 2013.

“Kuat dugaan akta notaris jual beli dibuat setelah direktur PT BNP itu menerima panggilan Aanmaning. Tujuannya untuk mengalihkan asset guna menghindari sita pengadilan,” papar Legiman kepada okebung.com,Rabu (10/06/2015), petang.

Di tengah proses upaya sita, pihak Bank BNI tanpa disangka menyebut PT BNP dalam posisi kolaps sehingga tidak membayar cicilan kredit/utangnya kepada bank tersebut. Pihak BNI juga akan menyita PKS tersebut. Oleh karenanya, pihak BNI mendatangkan pembeli agar melunasi utang PT BNP. Mirisnya, pihak pembeli yang didatangkan kabarnya adalah Drs Syarifuddin Nasution yang masih bertalian keluarga dengan Dody dan Daud.

“Saya menduga ada permainan dalam masalah ini. Indikasinya sangat jelas. Bagaimana mungkin perusahaan kolaps hendak disita bank kemudian dijual kepada saudara pemilik perusahaan pertama,” sebut Legiman.

Lantas timbul kecurigaan Legiman ,pihak BNI diduga turut serta merugikan keuangan negara karena mengeluarkan pinjaman Rp 6 miliar kepada PT BNP sebagai biaya membangun PKS. Padahal kontrak kerja yang sebenarnya hanya menelan biaya Rp 3,1 miliar lebih sesuai kontrak No SPK/BNP/ SS/001/ VII/2005 tanggal 15 April 2005.

“Kasus ini sangat menarik karena melibatkan notaris, pihak BNI dan sejumlah pengusaha. Mereka diduga berkolaborasi menjebol uang BNI dan merugikan Legiman,” terangnya.

Kepiawaian Dody, Daud dan Syarifuddin mempermainkan hukum semakin jelas ketika diketahui PKS kembali dijual kepada Juliawan, Tagore dan Rudy. Ironisnya, penjualan PKS itu dilakukan Dody, bukan oleh Syarifuddin. Padahal, pihak BNI yang hendak melakukan sita mengetahui bahwa PKS itu telah dijual Dody kepada Syarifuddin yang juga disebut-sebut saudara kandungnya.

“Sepengetahuan saya, PKS dibeli dari Pak Dody Chairuddin Batubara, bukan dari Syarifuddin. Tapi yang tahu persis mengenai jual beli PKS itu adalah Pak Hendra,” kata Rahman, pegawai PKS PT BNP.

Lantaran putusan pengadilan tidak diindahkan juga,kemudian Legiman Pranata membawa masalah ini ke Mabes Polri. Langkah itu dilakukannya setelah terlebih dahulu memberi pengaduan di Poldasu. Legiman meminta perlindungan hukum kepada Kapolri atas dugaan tipu muslihat dan atau penggelapan barang miliknya yang dilakukan para direktur dan komisaris PT BNP. 

“Mereka sepertinya kebal hukum. Saya tidak tahu harus melapor kemana lagi,” ujar Legiman.

Selain Mabes Polri, kata Legiman,dirinya juga membuat permohonan perlindungan hukum ke Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas), Ombusman, DPD-RI, Mahkamah Agung, Komisi Yudisial dan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM).

“Saya masih percaya, bahwa masih ada orang-orang baik di negeri ini. Meskipun saya sudah sembilan tahun lebih mencari kepastian hukum, namun saya tidak akan pernah menyerah. Demi hukum dan kepastian hukum,dan demi masa depan hukum di negeri ini, saya harus menempuh cara apapun untuk mengembalikan hak saya yang telah dirampas pihak PT BNP,” tandasnya.

Dalam permohonan perlindungan hukumnya, Legiman memaparkan kronologis penggelapan asset miliknya. Dia juga berencana melaporkan hal itu kepada KPK karena ada unsur kerugian negara yang melibatkan pihak Bank BNI dalam pengucuran dana proyek pembangunan PKS PT BNP.

“Diduga telah terjadi pidana penggelapan karena adanya hubungan kerja sesuai Pasal 374 dan tindak pidana menjual sebahagian bangunan yang bukan milik penjual sesuai Pasal 385 ke-1 KUHPidana,” jelasnya.[Admin]

Foto |Legiman

News Feed