oleh

Melanggar Kode Etik,Tiga Hakim Perdata PN Medan Dilaporkan ke MA

MEDAN-OKB|
Tiga orang Majelis Hakim Pengadilan Negeri (PN) Medan yang menyidangkan perkara perdata dilaporkan ke Mahkamah Agung (MA). Ketiganya dilaporkan oleh Mahmudin Manurung selaku kuasa hukum warga, karena diduga melakukan pelanggaran kode etik dalam menyidangkan sengketa tanah di Jalan Adinegoro Kec. Medan Timur.

“Iya, semalam sudah saya laporkan ke MA dan sudah diterima. Selain ke MA,
saya juga laporkan ke Pengadilan Tinggi (PT) Sumut dan juga ke Penghubung Komisi Yudisial (KY) Sumut,” kata Mahmuddin Manurung, Pelapor, kepada wartawan di PN Medan, Rabu (20/08/2014).

Dijelaskan Mahmuddin, ketiga orang yang dilaporkannya itu, yakni Agus Setiawan sebagai Ketua Majelis Hakim, Waspin Simbolon dan Wismonoto selaku hakim anggota yang menangani perkaranya tersebut. Ketiga hakim tersebut dilaporkan, karena menolak saksi ahli yang diajukan ke persidangan.

“Ini kan tidak fair, hakim menolak saksi ahli dari kami untuk dihadirkan ke persidangan. Jadi tidak adil
nantinya, makanya saya laporkan hakimnya ini. Itu saya meminta supaya MA,Pengadilan Tinggi Sumut maupun KY segera memerintahkan hakim yang menangani perkaranya ini menerima bukti-bukti yang kami ajukan,” katanya.

Dikatakannya, perkaranya merupakan sengketa tanah di Jalan Adinegoro, Medan. Dimana menurutnya, di objek sengketa tersebut puluhan warga sudah menempatinya sejak puluhan tahun lalu.

Namun tiba-tiba, pada Maret 2013 lalu, ada orang yang mengaku sebagai ahli waris tanah di Jalan Adinegoro tersebut dan langsung menggugatnya ke PN Medan. Padahal, kata
Mahmuddin, sesuai Pasal 1963KUHPerdata, orang yang sudah berdomisili di suatu tempat selama 20 tahun berturut-turut, tempat tinggalnya tersebut sudah menjadi hak miliknya.

Dalam persidangan di PN Medan, lanjutnya orang yang mengaku sebagai
ahli waris tersebut memberikan bukti-bukti kepemilikannya berupa surat-surat yang ditandatangani oleh Tengkoe Amaloeddin menjabat sebagai
Sultan Deli pada tahun 1918.

“Namun semua surat-surat yang dijadikan alat bukti oleh penggugat itu palsu. Dimana kita sebagai pihak tergugat menghadirkan saksi dari Lurah. Dalam sidang jelas, Lurah ini menyatakan bahwa surat tersebut palsu. Karena pada tahun 1918, Sultan Deli dijabat oleh Ma’moen Al Rasyid Perkara Alamsyah. Namun bukti-bukti kita ini tidak diterima hakim karena alasannya perkara ini sudah 1,5 tahun yang lalu. Ini kan tidak benar, karena baru pada 28 Agustus mendatang kami akan ajukan konklusi,” kata Mahmuddin.

Oleh karena itu, katanya, dia melaporkan ketika oknum hakim yang bertugas di PN Medan tersebut ke MA, PT Sumut dan juga Penghubung KY Sumut.

“Saya meminta agar MA, PT Sumut dan Penghubung KY Sumut segera menindaklanjuti
laporan saya ini. Saya di sini mewakili warga yang terancam terusir dari
tempat tinggalnya sendiri,” katanya.

Terpisah, Juru Bicara PT Sumut Ridwan Damanik membenarkan soal adanya laporan Mahmuddin tersebut. Menurutnya, laporan tersebut telah diterima pihak PT kemarin dan akan segera ditindaklanjuti.

“Iya laporannya ada. Yang pertamanya tentu akan kita pelajari dulu untuk seterusnya mengambil tindakan atas laporan tersebut,” tandasnya.(Ema)
Foto :Ilustrasi/

News Feed