oleh

Mark-Up Biaya Perjalanan Dinas Anggota DPRD Langkat Tahun,Majelis Hakim Perintahkan Jaksa Periksa Ketua DPRD

MEDAN-OKB|
Terkait kasus penyelewengan anggaran perjalanan dinas 50 anggota DPRD Langkat tahun 2012 yang merugikan negara Rp665,9 juta, dengan dua terdakwa yakni Sekretaris Dewan (Sekwan) H. Salman dan mantan Sekwan DPRD Langkat, H. Supono, kembali digelar di Pengadilan Tipikor Pengadilan Negeri Medan, Kamis (07/08/2014) pagi.

Dalam sidang yang beragendakan keterangan saksi tersebut, Jaksa Penuntut Umum (JPU) Suheri menghadirkan saksi dari 5 orang anggota DPRD Langkat yakni Kurniawan, Khairul Anwar, H. Sunarto, Faisal H dan Sakat. Dalam kesaksiannya, kelima anggota DPRD ini mengaku dalam perjalanan dinas, mereka hanya menandatangani kwitansi kosong untuk pembelian tiket yang diberikan oleh Sekretariat.

“Untuk perjalanan dinas mengenai tiket pesawat, saya hanya diberikan kwitansi kosong oleh sekretariat dan kemudian ditandatangani dengan alasan harga tiket belum diketahui,” jelas Kurniawan.

Lanjutnya kalau tiket tidak pernah diterima dan anggota DPRD yang hendak berangkat hanya diberikan Bording Pass dan ditemani oleh Staff Pendamping.
“Kami hanya dikasih bording pass dan ditemani oleh Staff pendamping yang mengatur segalanya,” tambahnya.

Namun saat ditanyai oleh majelis hakim apakah mengenal Staff Pendamping tersebut, kelima saksi mengatakan kalau tak mengenalnya.
“Kalau Staff Pendamping itu berganti-ganti jadi tidak mengenalnya,” jelas kelima terdakwa.

Majelis hakim yang diketuai oleh, Parlindungan Sinaga, SH, ini pun sempat menanyakan kenapa menandatangani kwitansi kosong yang dapat disalah gunakan.
“Seharusnya anggota Dewan kan lebih cermat, kenapa menandatangani kwitansi kosong?,” tanya hakim

“Karena belum tahu harga tiketnya pak dari sekretariat,” jelas terdakwa.

Lanjut majelis hakim pun menanyakan awal dari perjalanan dinas tersebut.
“Jadi bagaimana peratuan perjalanan dinas itu sehingga bisa dilakukan,”

“Kalau ada kunjungan kerja itu dirapatkan dulu, kemudian dimusyawarahkan ke Badan Musyawarah untuk rencana kegiatannya dan yang nyetujui Ketua DPRD,” jelas Khairul.

Hakim pun sempat meminta kepada Jaksa untuk melakukan pemeriksaan terhadap Ketua DPRD Langkat Rudi Hartono Bangun, beserta Badan Anggaran dan Badan Musyawarah DPRD Langkat. Alasan majelis hakim karena beberapa pertanyaan yang diajukan, para saksi mengatakan tidak tau dan berbelit-belit.

“Untuk Jaksa, coba lakukan pemeriksaan kepada Ketua DPRD, Badan Anggaran dan Badan Musyawarahnya,” pinta majelis hakim anggota, Denny Iskandar, SH, kepada Jaksa.

Kemudian saat ditanyai Jaksa terkait pengembalian uang selisih dari harga tiket setelah diperiksa Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), saksi mengaku kalau sebelumnya tidak tahu kalau adanya markup harga tiket.

“Saya tidak tau sebelumnya kalau adanya markup tiket tetapi setelah diperiksa oleh BPK, disitulah saya baru tau kalau rupanya ada markup dan ditemukan selisih dan membayar atau mengganti uang tersebut,” jelas saksi Khairul kepada Jaksa.

Usai persidangan majelis hakim pun menunda persidangan hingga, Selasa (12/08/2014) untuk pemeriksaan saksi lainnya.(Ema)
Foto:ilustrasi

News Feed