oleh

LP3 – SU Sosialisasi Kesetaraan Gender dalam Politik

OKEBUNG |
Hak politik merupakan hak semua masyarakat indonesia untuk memilih dan dipilih, maka dari itu hak politik tidak hanya milik golongan tertentu atau gender tertentu termasuk juga kaum perempuan. Kaum Perempuan juga mempunyai hak politik  yang sama dengan kaum pria, tanpa terkecuali.

Hal tersebut terungkap dalam Sosialisasi Kesetaraan Gender dalam Politik yang diselenggarakan Lembaga Swadaya masyarakat (LSM) Lembaga Pemerhati Pengkajian Pembangunan dan Sosial Sumatera Utara(LP3S-SU) bekerjasama dengan Badan Kesatuan Bangsa Politik dan Perlindungan masyarakat(BAKESBANGPOLINMAS)Provinsi Sumatera Utara .

Sosialisasi yang dibuka oleh sekretaris LP3S-SU,Lina Pakpahan Amd dan dihadiri unsur pengurus serta ibu -ibu anggota PKK (Pembinaan Kesejahteraan Keluarga) dijajaran Kelurahan Tegal Sari Mandala Satu Kecamatan Medan Denai Kota Medan,jumat (31/10/2014) bertempat di lantai dua Aula Kantor Kelurahan Mandala Tegal Sari Satu Medan Dddenai no.3 Medan.

Disela -sela acara kepada okebung.com,Lina mengatakan Kegiatan ini sendiri bertujuan untuk memberikan suatu pendidikan untuk menumbuhkan dan mengembangkan pemberdayaan dan kesetaraan gender perempuan di Sumatera Utara khususnya Kota Medan.

“Terutama dalam hal pembangunan kesetaraan gender dalam politik, serta perlindungan perempuan terhadap kekerasan,” terangnya .

Dalam kesempatan itu Ketua Lembaga Wartawan Indonesia (LWI) Sumatera utara Osriel Limbong MPd menyatakan dalam makalahnya perkembangan politik di Indonesia saat ini mengarah pada penguatan hak politik perempuan dan keterwakilan perempuan pada kelembagaan partai politik dan lembaga politik lainnya.

Fenomena ini mungkin dilandasi oleh banyaknya perlakuan diskriminatif yang diterima kaum  perempuan serta adanya kontradiksi antara jumlah penduduk perempuan dengan keterwakilan perempuan pada jabatan-jabatan politik baik di pusat maupun di daerah.

Dorongan untuk penguatan hak politik perempuan terlihat jelas pada  pasal 2 ayat (2) dan ayat (5), serta pasal 20 dari Undang-Undang Nomor 2 tahun 20008, yang menyatakan bahwa untuk pendirian dan pembentukan partai politik serta kepengurusannya baik di tingkat pusat maupun daerah menyertakan paling rendah 30% keterwakilan perempuan.

Selain Pembekalan acara juga diisi dengan sesi tanya jawab peserta sosialisasi dengan narasumber.

Turut hadir sebagai nara sumber Ketua LP3-SU Drs,Jaya Simanjuntak & Kepala Bidang Politik Dalam Negeri Kesbangpolinmas Sumut Achmad Firdaus Hutasuhut, SH MSi, (roy)

News Feed