oleh

KPK Harus Jemput Bola Kasus Dugaan Korupsi Ketua Bawaslu Sumut dan Mantan Ketua Panwaslu Medan

MEDAN -OKB|
Dugan kasus penyalahgunaan wewenang dan jabatan serta dugaan tipikor Ketua Bawaslu Sumut dan mantan Ketua Panwaslu Medan diminta untuk diusut tuntas oleh pihak Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)

“KPK harus jemput bola kasus dugaan korupsi tersebut,”tegas Ketua DPP LSM Pembela Rakyat Indonesia (PRI) Franky Napitupulu melalui rilis pers nya.

Disebutkannya,melihat adanya pemecatan terhadap komisioner maupun Ketua KPU baik Medan maupun di Nias bahkan sampai-sampai Ketua Panwaslu Medan, tentunya ada yang salah dalam seleksi pemilihan Ketua KPU, Komisioner KPU dan Ketua Panwaslu Medan telah melakukan seleksi dan memilih orang yang salah.

“Maka itu kasus tersebut harus diusut tuntas dengan serius,”tegasnya lagi.

Franky mengatakan bahwa pihaknya meyakini ada kejanggalan di tubuh KPU Kab/Kota khususnya Medan dan Nias serta Panwaslu Medan sehingga mereka dipecat dari jabatannya.

“Kami sangat prihatin dengan pelaksanaan demokrasi di Indonesia saat ini yang mengarah pada sistim transaksional sehingga oknum pejabat yang seharusnya independen diindikasi menjadi tidak independen karena adanya tawar-menawar politik untuk kepentingan pribadi maupun golongan tertentu yang ingin memenangkan pemilu.”bebernya.

Selanjutnya,kata Franky,atas pemecatan para pemangku jabatan penting dalam Pemilu tersebut berarti KPU dan Panwaslu merupakan sarang oknum-oknum yang menyebabkan pelaksanaan Pemilu di Sumut tidak berjalan sesuai dengan harapan kita semua. Banyak ditemukan kecurangan dalam pelaksanaannya sehingga kami menganggap pelaksanaan Pemilu atau pesta demokrasi di Sumut gagal.

“Tentunya kami menganggap bahwa, oknum pejabat di KPU dan Panwaslu Medan adalah oknum yang paling bertanggung jawab atas pelaksanaan Pemilu yang gagal ini. Mereka dapat dikatakan sebagai salah satu penyebab pelaksanaan Pemilu di Medan maupun Sumut tidak berjalan baik dan kami anggap gagal, tidak menjadikan sarana aspirasi suara warga yang sebenarnya. Lebih cenderung menang Pemilu karena ada kecurangan dan permainan dikalangan pejabat di KPU dan Panwaslu”ungkap Frangky.

Kami menganggap pelaksanaan Pileg 2014 tidak tertib dan bahkan bisa dikatakan gagal terutama di Sumut.Hal ini kami katakan karena sangat banyak kecurangan dalam Pileg 2014 dibeberapa wilayah di Sumut yang mengakibatkan di copotnya Komisioner KPU Medan dan Nisel oleh KPU RI. Bahkan akibat dari banyaknya kecurangan tersebut, menimbulkan gejolak sosial baik unjuk rasa maupun nyaris bentrokan antar sesama simpatisan dan pendukung oknum caleg.

“Selain dikarenakan adanya kecurangan dalam penyelenggaraan Pileg 2014 yang melibatkan para Komisioner KPU Kabupaten/Kota yang berkonspirasi dengan parpol dan oknum caleg yang diusung parpol tertentu. Terutama yang menonjol masalah penggelembungan suara dan penggunaan hak suara yang diselewengkan yang jelas berkaitan erat dengan “money politic”. Indikasi lainnya adanya penyelewengan dana anggaran di jajaran Bawaslu Sumut dan Panwaslu Medan yang kami temukan dilakukan oleh oknum Ketua Bawaslu Sumut Syafrida Rasahan, SH dan mantan Ketua Panwaslu Medan Teguh Satya Wira.

“Di daerah Kota Medan saja yang merupakan pusat atau Ibukota Provinsi Sumut banyak pelanggaran. Bagaimana dengan di daerah lainnya, yang dapat kami pastikan hampir di seluruh wilayah di Sumut terdapat pelanggaran terhadap pelaksanaan Pileg 2014.”sebutnya.

Disini.sambungnya, temuan kami dapat kami sampaikan yaitu menyangkut dana Panwascam dan PPL Kab/Kota se-Sumut yang dipotong untuk alasan premi asuransi yang hingga saat ini asuransi nya tidak jelas namun dana sudah dipotong atas perintah Ketua Bawaslu Sumut berdasarkan Surat Ketua Bawaslu Sumut nomor : 000/0204/Bawaslu-SU/XII/ 2013 tanggal 2 Desember 2013 yang ditujukan kepada seluruh Koordinator Umum Panwaslu Kab/Kota se-Sumut dan Panwaslu Medan.

Kemudian di jajaran Panwaslu Medan dana yang tidak diberikan kepada Panwascam dan PPL juga banyak mulai dari uang perjalanan dinas Panwascam bulan Oktober 2013 sebesar Rp 500 ribu, uang sewa peralatan kantor dan pengolahan data sebesar Rp. 850 ribu mulai Oktober 2013 s.d April 2014 tidak jelas, dana operasional dan ATK bulan sebesar Rp. 250 ribu sebulan untuk Desember 2013 dan April 2014
tidak diberikan kepada Panwascam bahkan ada pemotongan pajak 10 %,”ungkapnya lagi.

Untuk Asuransi yang ditentukan oleh Ketua Bawaslu Sumut adalah Jiwasraya, sementara untuk jajaran Panwascam dan PPL Kota Medan Ketua Panwaslu Medan menentukan menggunakan asuransi MNC Life milik salah seorang kandidat Cawapres dari Partai Hanura. Tentunya ini indikasi kuat pelanggaran dan kecurangan pelaksanaan Pemilu 2014 kali ini dipicu atas sikap para oknum pejabat selain KPU, juga ada peran oknum Ketua Bawaslu dan Panwaslu Medan yang melakukan korupsi dan tidak netral.

Artinya dengan adanya pemotongan dana dan tidak disalurkannya dana kepada yang berhak terutama petugas Panwascam dan PPL tentunya menyebabkan mereka tidak bekerja maksimal dan memberikan peluang maraknya kecurangan dalam pemilu yang tidak terdeteksi oleh mereka karena mereka merasa enggan bekerja maksimal karena hak mereka dipotong dan tidak diberikan dengan alasan yang salah dan tidak dapat dibenarkan.

“Temuan kami ini sudah kami sampaikan kepada Ketua Bawaslu RI Muhammad atas permintaan ybs melalui email nya dan ke email Bawaslu RI sendiri, bahkan nomor Hp para Ketua dan Komisioner Bawaslu RI. Namun hingga saat ini tidak ada tanggapan yang signifikan dari pihak Bawaslu RI.”keluhnya.

Atas temuan kami ini, kami meminta

1. Meminta kepada BPK RI agar segera diaudit anggaran Pemilu 2014 khususnya yang dialokasikan bagi Bawaslu Sumut dan Panwaslu Medan.

2.Diminta kepada Ketua Bawaslu RI agar segera menindaklanjuti laporan kami terkait dugaan kasus penyelewengan anggaran Pemilu Legislatif 2014 yang dialokasikan untuk petugas pengawas Pemilu di wilayah Sumut jajaran Bawaslu Sumut dan Panwaslu Medan yang dilakukan oleh oknum Ketua Bawaslu Sumut dan Ketua Panwaslu Medan.

3.Jelas masalah Asuransi adalah akal-akalan Ketua Bawaslu Sumut guna memperoleh keuntungan pribadi. Untuk itu diminta kepada Ketua Bawaslu RI, Ketua KPK RI, Kapoldasu, dan Kajatisu ntuk segera memanggil dan memeriksa Ketua Bawaslu Sumut guna mempertanggung jawabkan perbuatannya. Jangan sampai hal ini kembali terulang pada Pilpres 2014 yang tidak lama lagi akan dilaksanakan, karena kami menginginkan pelaksanaan Pilpres 2014 yang bersih agar menghasilkan pemimpin bangsa yang benar-benar hasil dari demokrasi yang jujur dan adil.

4.Meminta kepada Ketua Bawaslu RI agar segera mencopot Ketua Bawaslu Sumut serta oknum komisioner dan Staf Bawaslu Sumut dan Panwaslu Medan lainnya yang terkait dengan permasalahan diatas dari jabatannya.

Kami sangat menyayangkan sikap dan watak koruptor yang dilakukan oleh oknum Ketua Bawaslu Sumut dan Panwaslu Medan tersebut. Kami tidak ingin pelaksanaan pesta demokrasi selanjutnya yang akan diselenggarakan oleh RI dan Sumut serta Medan khususnya tercoreng dengan tindakan mereka.

Berarti sistim pemilu yang dilaksanakan oleh Indonesia saat ini kami nilai hanya menciptakan pemimpin-pemimpin yang berjiwa koruptor dan hanya menghamburkan anggaran serta memberikan peluang-peluang dan kesempatan oknum maupun kelompok untuk menjadi koruptor. Kami anggap pelaksanaan pemilu di RI perlu di revisi kembali guna menghindari pemborosan anggaran negara dan munculnya para koruptor dimana-mana serta dapat menghasilkan pemimpin yang berkualitas dan membangun bangsa dan negara,”jelasnya mengakhiri.(Rel)

Foto:Ilustrasi/Net/

News Feed