oleh

Korem  045 Belajar Tingkatkan Kinerja  yang Benar

OKEBUNG|
Kepala Staf Korem (Kasrem) 045/Garuda Jaya Letnan Kolonel (Letkol) Inf Eko Prayitno beserta Perwira Korem lain menjemput Tim Pembimbing Teknik (Bimtek) penyusunan LAKIP (Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah) dan SAKIB (Sistim Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah) dari Kementerian Pertahanan (Kemhan) Republik Indonesia Rabu (10/06) di Korem 045/Garuda Jaya.

Tim Bimtek Lakip Kemhan RI berjumlah empat orang dipimpin oleh Kolonel Pnb Yudi Baskoro tiba di Makorem 045/Garuda Jaya pukul 07.20 WIB disambut langsung oleh Letkol Eko selanjutnya menuju ruuang transit untuk beristirahat sejenak, selanjutnya kegiatan Bimtek Lakip dilaksanakan di Aula Makorem 045/Garuda Jaya.

Pada kesempatan tersebut Letkol Eko menyampaikan selamat datang kepada Tim Bimtek Lakip dan Korem 045/Garuda Jaya akan mendukung dan membantu demi kelancaran kegiatan ini.

Kolonel Pnb Yudi Baskoro selaku ketua tim menyampaikan Bimbingan Teknis penyusunan Lakip ini, sudah berulang kali dilaksanakan, namun pengaruhnya untuk mendongkrak nilai Lakip Kemhan dan TNI dari tahun ke tahun belum menunjukan hasil yang significant, hal ini antara lain disebabkan oleh belum terwujudnya penyusunan lakip yang komprehensif. Untuk itulah maka Bimtek ini dilaksanakan guna memberikan pencerahan & peningkatan pengetahuan SDM dalam penyusunan lakip.

Disamping itu untuk mengevaluasi lakip yang dibuat oleh Kotama dan Balakpus, apakah sudah sesuai ketentuan atau perlu perbaikan.

Sedangkan tujuan Sakib itu sendiri adalah untuk mendorong terciptanya akuntabilitas kinerja sebagai salah satu persyaratan terciptanya pemerintah yang baik dan terpercaya, sedangkan yang dimaksud akuntabilitas kinerja itu sendiri mempunyai arti wujud kewajiban pertanggung jawaban berhasil atau tidaknya dalam pelaksanaan visi dan misi untuk mencapai sasaran atau tujuan.

Kegiatan yang diikuti oleh peserta 50 orang tersebut diisi penyegaran tentang tata cara pembuatan Rencana Strategi (Renstra), Rencana Kinerja Tahunan (RKT) maupun Penetapan Kinerja (Tapkin), Sehingga pada akhirnya Instansi Pemerintah dalam hal ini Kemhan dan TNI dapat menjadi instansi yang akuntabel, instansi yang transparan dan partisipasi masyarakat dapat pula terwujud didalamnya.[rel]
 

News Feed