oleh

Kordinator KontraS:Diangkatnya Hendropriyono Menjadi Penasehat,Sama Saja Ciderai Jokowi  

JAKARTA -OKB|
Adanya informasi bahwa mantan Kepala Badan Intelijen Negara (KaBIN)AM Hendropriyono akan diangkat Jokowi sebagai penasehat Tim Transisi ternyata mendapat tantangan keras dari Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS).

KontraS menilai bahwa keberadaan Hendropriyono yang diangkat Jokowi sebagai penasihat Tim Transisi mencederai komitmen terhadap penegakan HAM di Indonesia.
 
“Kami menegaskan bahwa keberadaan AM Hendropriyono pada jabatan itu sangat tidak tepat. Jabatan itu jabatan publik sehingga yang memangku harusnya orang yang kredibel,”tegas Koordinator KontraS, Haris Azhar kepada media, Senin (11/08/2014)seperti dilansir okezone.com.
 
Menurut Haris, jabatan itu mempengaruhi kebijakan ke depan, misalnya RAPBN, kebijakan strategis bidang militer dan politik dan lain-lain. “Joko Widodo sepatutnya paham bahwa salah satu kejahatan kemanusiaan di Indonesia, adalah kasus Talangsari 1989 dan pelakunya adalah Hendropriyono,”ungkap Haris.
 
Masih dikatakannya, jika mau adil dengan orang yang dianggap pelanggar kemanusiaan, Jokowi juga harus adil dalam menilai Hendropriyono. Demikian pula dengan kasus pembunuhan Munir yang dilakukan oleh agen BIN saat masa AM Hendropriyono menjabat Kepala BIN.
 
Hendropriyono,kata Haris, adalah orang yang terciderai soal HAM. “Bagaimana jika orang yang kita anggap sebagai orang yang tak bersih dalam soal HAM akan merancang pemerintahan yang bersih, “ ketusnya.
 
Menurutnya, Joko Widodo harusnya konsisten dan menyusun agenda transisi salah satunya soal penanganan keadilan bagi korban – korban pelanggaran HAM, bukan malah bersatu dengan pelanggar itu sendiri untuk menyoal kasus HAM.  Dia memperkirakan Hendro memang dipersiapkan sebagai orang penting di lingkaran Jokowi.
 
Selanjutnya dia juga mempertanyakan relevansi pembentukan tim Transisi itu. Menurutnya, selama 10 tahun Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP)  menjadi oposisi pemerintahan sekarang. Oposisi adalah pihak yang selalu tidak setuju atau selalu mengkritisi kebijakan pemerintah. “ Kenapa sekarang tiba-tiba merasa ingin ada ada transisi. Apa yang akan ditransisikan ?, “ katanya.
 
Dia mengingatkan sejak dulu PDIP selalu berkoar tentang kekuatan rakyat sebagai kekuatan dasar perjuangan mereka. “Sekarang mana kekuatan rakyat yang dia maksud,” katanya.
 
Agenda kerja antara Presiden SBY dengan pihak Joko Widodo diduganya hanya upaya perluasan kuasa baik dari pihak Joko Widodo maupun SBY. Jokowi butuh kekuatan lebih dari SBY untuk hadapi oposisi dan SBY sendiri melihat peluang masuk dalam pemerintahan Jokowi. “Saya mencurigai Hendropriyono adalah Laisson Officer (LO) antara Joko dan SBY,” kata Haris.
(Admin/Okz/Net)

Foto:AM Hendropriyono/Net/

News Feed