oleh

Kasus Penipuan 1,6 Milyar Mandek di Poldasu,Kompol Sandy Sinurat Akan Dipropamkan

OKEBUNG|
Kasus dugaan penipuan senilai Rp 1,6 Miliar yang dilaporkan Hariadi selaku Direktur PT Audi Prima Jaya (PT AJP) dengan melaporkan Boyke Simanjuntak, terkesan penanganan kasusnya “Mandek” di Subdit I Keamanan Negara (Kamneg) Ditreskrimum Poldasu.

Hariadi melalui kuasa hukumnya Ahmad Bay Lubis SH didampingi Bagianta Girsang SH mengatakan bahwa kasus ini sudah dilaporkan ke Poldasu dengan nomor LP/701 /VI/2014/SPKT II sekira tanggal 13 Juni 2014 lalu.

Namun, mereka sangat kecewa dengan kinerja penyidiknya yaitu Kompol Sandi Sinurat dikarenakan kasus penipuan ini tidak kunjung selesai, bahkan terlapor hingga saat ini belum ditetapkan sebagai tersangka.

“Kasus ini sudah mandek selama 1 tahun, dan penanganannya terkesan diperlambat, sampai sekarang pihak kepolisian belum berani menetapkan tersangka,” beber Ahmad Bay kepada wartawan Kamis(23/04/2015)sore.

Dijelaskannya bahwa kasus ini memang terlihat sengaja diperlambat penanganannya. Pasalnya, Kompol Sandi Sinurat berencana untuk meminta auditor independen dari Akuntan Publik yang berkantor di Palembang dengan maksud untuk mengaudit keuangan perusahaan kliennya.

“Rencana semacam ini jelas membutuhkan biaya yang besar dan membutuhkan waktu yang cukup lama serta tidak relevan dan pada akhirnya sangat menyulitkan klien kami selaku pelapor atau korban,”sebutnya.

Lanjutnya,bahwa rencana penyidik ini sangat tidak lazim, membutuhkan biaya yang mahal dan terkesan mengulur-ngulur waktu, oleh karena itu tidak sesuai dengan asas proses pidana yang mudah cepat dan biaya yang murah yang dimaksud dalam KUHAP.

“Karena itu secara lisan kami menolaknya, selain itu ini kasus penipuan bukan kasus korupsi, untuk apa mereka mengaudit keuangan, ini kan penipuannya cuma sekali transaksi melalui cek di Bank Sumut. Selain itu, klien kami sudah pindah kantor. Ini kan terlihat bahwa penyidik sengaja mengulur waktu,”Kami juga mengerti hukum,”tandasnya.

Masih dijelaskannya bahwa semenjak ditolaknya keinginan penyidik tersebut membuat kasus ini menjadi stagnan atau jalan ditempat, oleh karena itu pihaknya telah menyampaikan permintaan untuk dilakukan gelar perkara kepada Wassidik Poldasu, namun tetap tidak ada jawaban yang pasti dan belum ada kesediaan Wassidik untuk memfasilitasi gelar perkara dimaksud.

“Kita minta gelar agar kasus ini tahu kemana arahnya. Terakhir kami juga telah menyampaikan permintaan gelar perkara kepada Kapoldasu melalui surat kami Ref. No. 08/BL&P/Mdn/2015 tanggal 23 April 2015 dengan harapan agar gelar perkara dimaksud dapat segera terlaksana.Sudah tiga kali kami meminta agar Kapoldasu mengabulkan gelar perkara atas kasus ini,”ujarnya.

Dikatakannya, Jika dalam waktu dekat tetap tidak ada kejelasan menyangkut penyidikan perkara tersebut, maka para pengacara dari PT AJP ini beranggapan dan menyimpulkan bahwa Ditreskrimum Poldasu telah menghentikan penyidikannya sehingga sangat dimungkinkan untuk menggugatnya ke Propam Poldasu dan juga menggugatnya melalui Praperadilan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

” Untuk mendapatkan keadilan, seluruh jalur hukum akan kami tempuh. Kami juga akan membeberkan kasus ini kepada Kapoldasu,”tandasnya.

Terpisah, Kabid Humas Poldasu Kombes Pol Helfi Assegaf mengatakan akan segera berkordinasi dengan Ditreskrimum.Bila kasus ini sudah disurati pelapor ke Kapoldasu untuk meminta gelar perkara pasti akan ditindaklanjuti” Pastinya setiap laporan akan ditindak lajutin,”tegasnya.

Disinggung bila permintaan pelapor tidak dipenuhi Ditreskrimum dan akan melaporkan kasusnya ke Propam Poldasu lantas perwira berpangkat tiga melati ini mengatakan bahwa itu merupakan hak pelapor jika merasa dirugikan pihak penyidik.”Sah-sah saja, pelapor melaporkannya ke Propam, dan pasti akan kita terima juga laporannya di Propam,”ujarnya.

Sebelumnya kasus penipuan ini bermula ketika PT AJP mendapat proyek di PTP III melalui seorang warga Tionghoa untuk membangun beberapa unit rumah, dan dalam proses tersebut proyek terlaksana dan telah selesai pengerjaannya.

“Warga Tionghoa ini pemodalnya, dan dia yang membiayai pembangunan tersebut, sementara Boyke yang melobi proyek tersebut agar dapat dikerjakan pemilik modal,” jelasnya.

Namun saat proyek tersebut selesai, PT AJP hendak membayar uang Rp 1,6 milyar tersebut kepada pemilik modal, dan saat itu pemilik modal tidak dapat dihubungi, sehingga cek tersebut diberikan kepada Boyke.

Saat Boyke hendak mencairkan cek tersebut ke Bank Sumut di Jalan Dr Mansyur, ternyata pemilik modal menghubungi PT AJP dan meminta pembayaran. Merasa ditipu Boyke, kemudian pihak PT AJP meminta Bank Sumut untuk memblokir cek tersebut.

“Setelah kita jelaskan kepada pihak Bank Sumut bahwa cek tersebut agar tidak dicairkan karena mereka merasa ditipu, lantas pihak Bank Sumut membantunya dengan alasan agar korban membuat laporan kepolisian untuk menguatkan bank sumut menahan dan memblokir cek tersebut,”pungkasnya.

Namun pihak Boyke juga terus meminta uang tersebut ke Bank Sumut dan menuding bahwa Bank Sumut telah menahan uangnya hingga akhirnya uang tersebut berhasil dicairkannya sebesar Rp 1 Milyar lebih. Merasa uangnya digelapkan oleh Boyke, akhirnya pelapor melanjutkan proses hukum hingga saat ini. Namun, tidak ada kejelasan hukumnya dari Poldasu. (GB)

Foto|ilustrasi\

News Feed