oleh

Kasus Dugaan Korupsi PLTA Asahan III,Poldasu Akan Jemput Paksa Kasmin

OKEBUNG|
Hingga saat ini petugas Poldasu masih mengedepankan hak-hak Kasmin Simanjuntak selaku tersangka kasus dugaan korupsi PLTA Asahan III. Oleh karena itu sesuai dengan prosedurnya, polisi masih menyurati tersangka untuk datang secara koperatif ke Poldasu dan bersedia dilimpahkan ke Jaksa.

Namun pemanggilan kedua tersebut dengan cara hanya menyuratinya dan memberikannya kelonggaran waktu untuk beristirahat bukan berarti Poldasu mengistimewakan orang nomor satu di Pemkab Tobasa ini. Jika surat pemanggilan yang dilayangkan Poldasu ternyata “dicuekin”, maka Poldasu akan melakukan jemput paksa.

“Kita harus mengedepankan hak-hak tersangka terlebih dahulu, dan kita melakukannya sesuai dengan prosedurnya dan ada tahap- tahapannya, kasus ini tetap menjadi prioritas kita untuk dituntaskan,” ujar Kasubbid Penmas Poldasu Bidang Humas Poldasu AKBP MP Nainggolan saat ditemui wartawan diruangannya, Rabu (11/02/2015).

Adapun tahapan-tahapan yang dilakukan Subdit III Tipikor Ditreskrimsus Poldasu untuk melimpahkan Kasmin ke Kejatisu menurut perwira berpangkat dua melati emas ini bahwa setelah surat pemanggilan kedua diberikan dan ternyata tersangka tidak juga menghadirinya maka Poldasu akan memberikan surat pemanggilan ketiga.

Setelah surat pemanggilan ketiga yang dilayangkan juga tidak dihadiri maka Poldasu akan meminta Medical Record Kasmin di Klinik Gading Utama yang berada di Jakarta dan membawa dokter yang ditentukan pihak kepolisian untuk memeriksa kondisi kesehatan Kasmin.

“Kita akan melakukan pemanggilan sampai tiga kali melalui surat. Jika yang bersangkutan juga tidak bisa menghadirinya maka kita akan meminta hasil Medical Recordnya dan langsung memeriksa yang bersangkutan dengan dokter kita. Dari hasil pemeriksaan jika yang bersangkutan sehat maka akan kita bawa ke Poldasu dan selanjutnnya kita limpahkan ke Kejatisu,” ujarnya.

Selain itu menurut Mantan Kapolres Nias ini pemanggilan tahap II ini harus dihadiri tersangka pada hari ini (Kamis) untuk hadir di Poldasu dengan agenda pelimpahan tersangka dan barang bukti ke Kejatisu.

“Berdasarkan surat pemanggilan kedua tersebut, rencananya besok yang bersangkutan diharapkan hadir,” ujarnya.

Sebelumnya AKBP MP Nainggolan mengatakan bahwa Poldasu sudah melayangkan surat pemanggilan yang kedua agar Kasmin hadir di Poldasu sesuai dengan waktu yang ditentukan.

“Kita sudah layangkan surat panggilan kedua agar Kasmin datang ke Poldasu, setelah itu akan kita limpahkan,” ujarnya.

Mantan Kapolres Nias ini juga mengaku sampai saat ini pihaknya belum mengetahui sakit yang diderita Kasmin. Begitu juga dengan anggota kepolisian yang seharusnya mengecek penyakit Kasmin juga belum dilakukan. “Itu semua ada tahapannya, kita mengikuti prosedurnya, kita suratin dulu agar tersangka koperatif datang ke Poldasu, dan jika tersangka mangkir, kita juga punya langkah-langkah khusus lainnya,” ujarnya.

Sedangkan Kapoldasu Irjen Pol Eko Hadi Sutedjo mengaku bahwa undang-undang melindungi tersangka yang sedang dirawat intensif oleh dokter. Oleh karena itu tersangka tersebut harus dirawat hingga sembuh dan kasusnya terpaksa ditunggu.

“Orangnya sakitkan, itu dilindungi oleh undang-undang,” ujarnya.

Sambung Eko bahwa untuk membuktikan surat sakit Kasmin Simanjuntak, maka pihaknya akan langsung melakukan pengecekan ke Klinik Gading Utama.

“Dari sini akan dicek kesana, kita cek apakah benar sakit atau tidak,” ujarnya.

Eko juga menambahkan bahwa surat sakit Kasmin Simanjuntak nantinya harus dipertanggungjawabkan secara hukum bagi dokter yang telah mengeluarkan surat tersebut.

“Nantikan ada pertanggungjawaban secara hukum bagi yang mengeluarkan surat sakit tersebut,” ujarnya mengakhiri.

Dalam kasus dugaan korupsi ini, selain nama Bupati Tobasa, Pandapotan Kasmin Simanjuntak.
Juga telah ditetapkan beberapa orang tersangka sebelumnya, yakni, Ir Saibon Sirait, Drs Rudolf Manurung, Tumpal Hasibuan, Maruli Siagian, Ferdinand Siahaan dan Jhon filter Sirait.

Dalam kasus korupsi ini, Kasmin Simanjuntak disangkakan telah melanggar Pasal 2 Ayat (1) Subs Pasal 3 UU No 31 Tahun 1999,tentang pemberantasan tindak pidana korupsi Jo UU No 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas UU No 31 Tahun 1999 Jo Pasal 3 Atau Pasal 4 UU No 8 Tahun 2010 tentang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana. (Elin)

Foto |MP Nainggolan

News Feed