oleh

Johan Budi :DPR Pernah Tolak Pembentukan KPK di Daerah

OKEBUNG |
Kepala Deputi Pencegahan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Johan Budi SP, mengaku, lembaganya pernah mengajukan untuk membuka kantor perwakilan di daerah. Namun, pengajuan yang dilakukan pada 2012 itu ditolak oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).

“Itu pernah kami ajukan tapi ditolak sama DPR. Jadi tahun 2015 ini mau mengajukan ke DPR,” katanya di Gedung KPK, Jalan HR Rasuna Said, Kuningan, Jakarta Selatan, Rabu (17/12/2014).

Johan mengatakan, dalam kajian yang telah dilakukan, pembukaan KPK di daerah diperbolehkan dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Tindak Pidana Korupsi. Konsep yang diajukan tidak jauh berbeda dengan pengajuan sebelumnya.

“Jadi KPK di daerah direncanakan akan fokus pada bidang pencegahan,” ujarnya.

Selain pencegahan, Johan mengatakan, konsep KPK di daerah juga akan fokus pada Laporan Hasil Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN), pendidikan antikorupsi dan pengaduan masyarakat terhadap adanya dugaan korupsi. Sementara penindakan, tetap akan difokuskan ke KPK pusat.

“Jadi konsepnya bukan miniatur KPK ditaruh di daerah,” katanya.

Johan melanjutkan, dalam pengajuan nanti, KPK berencana mengusulkan lima kantor perwakilan di daerah. Semua anggaran termasuk kebutuhan terkait sumber daya juga telah dihitung. Sayangnya, Johan enggan menjelaskan jumlah pastinya.

“Itu sudah ada perhitungannya, kita lihat nanti disetujui atau tidak oleh DPR,” pungkasnya.(Okz)

Foto:dok/johan budi

News Feed