oleh

Ini Dia 3 Alasan Presiden SBY Tak Mau Naikkan Harga BBM Subsidi

JAKARTA-OKB|
Presiden Republik Indonesia Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) sudah memastikan tidak bisa memenuhi permintaan berbagai pihak khususnya Presiden Terpilih Joko Widodo untuk menaikkan harga BBM subsidi di sisa masa jabatannya yang berakhir pada 20 Oktober 2014.

Melalui Menko Polhukam Djoko Suyanto menjelaskan alasan Presiden tidak dapat memenuhi permintaan tersebut, seperti dirangkum detikFinance, Jumat (29/08/2014).

Seperti diketahui, pemerintah memutuskan pada 22 Juni 2013 untuk menaikkan harga BBM subsidi. Saat itu harga BBM subsidi untuk Premium dari harga Rp 4.500 per liter naik Rp 2.000 per liter menjadi Rp 6.500 per liter. Sedangkan untuk Solar Subsidi Rp 4.500 per liter naik Rp 1.000 per liter menjadi Rp 5.500 per liter.

Melansir pemberitaaan detik.com.Alasan pemerintah kenapa kenaikan solar subsidi hanya Rp 1.000 per liter saat itu, karena solar subsidi masih banyak digunakan sektor transportasi umum dan angkutan logistik.
Pemerintah pada Mei 2014 menaikkan tarif listrik untuk golongan industri yakni I-3 dan I-4, serta menerapkan mekanisme tariff adjustment untuk pelanggan rumah mewah, mal, dan hotel.

kenaikan tarif listrik untuk golongan I-3 khusus perusahaan terbuka totalnya mencapai 38,9%, dan untuk I-4 total naik 64,7%. Kenaikan tarif listrik tersebut akan diberlakukan per dua bulan sekali mulai Mei 2014 hingga Desember 2014. Setelah kenaikan terakhir pada Desember 2014, maka tarif listrik untuk golongan I-3 dan I-4 sudah tidak disubsidi pemerintah lagi,” katanya.

Pada Juli 2014, pemerintah kembali lagi menaikkan tarif listrik, untuk 6 golongan, pertama golongan listrik industri I-3 non perusahaan publik, yang disebut akan menghemat anggaran Rp 4,8 triliun.

Kedua adalah kenaikan tarif listrik rumah tangga R1 dengan daya 3.500-5.500 VA dengan rata-rata kenaikan sebesar 5,7% tiap 2 bulan. Langkah ini diperkirakan akan menghemat Rp 0,37 triliun.

Ketiga adalah sektor rumah tangga R1 dengan daya 2.200 VA, rata-rata kenaikan sebesar 10,43%. Ini diperkirakan akan memberi penghematan Rp 0,99 triliun.

Keempat adalah untuk rumah tangga R1 dengan daya 1.300 VA. Kenaikannya 11,36% per 2 bulan, yang bisa menghemat Rp 1,64 triliun.

Kelima adalah di sektor pemerintahan (P-2) di atas 200 KVA dengan kenaikan rata-rata sebesar 5,36% setiap 2 bulan. Dengan kenaikan ini akan menghemat Rp 0,10 triliun.

Keenam adalah penerangan jalan umum (P3) dengan rata-rata kenaikan sebesar 10,69% diperkirakan akan menghemat 0,43 triliun.(dtc/net)
Foto :wta/net

News Feed