oleh

Gebraksu Desak KPK Usut Korupsi Wagubsu

OKEBUNG |
Ratusan massa mengatasnamakan Gerakan Berantas Korupsi Sumatera Utara (GEBRAK SU) dengan mengendarai enam angkutan kota lin 69,Rabu (22/10/2014 )sekira pukul 10.30 WIB melakukan aksi unjuk rasa di depan kantor Gubsu Jaalan Diponegoro Medan.

Unjuk rasa dikordinator,Saharuddin tersebut mendesak KPK untuk mengusut tuntas kasus korupsi. Di Sumatera Utara,khususnya kasus dugaan korupsi yang dilakukan oleh H. T.Erry Nuriadi yang saat ini menjabat sebagai wagubsu.

“Usut tuntas kasus dugaan korupsi Erry Nuradi saat menjabat sebagai Bupati Sergai,”tegasnya.

Dalam aksinya massa membawa mobil komando aksi lengkap dengan sound system serta membawa spanduk bertuliskan,Gubsu dan Wagubsu pecah kongsi, Isu Korupsi jadi mainan, Rekonsiliasi untuk Sumut bersih,Sumut Darurat Korupsi,Desak KPK klarifikasi kelanjutan pemeriksaan H.T. Erry Nuriadi saat menjabat Bupati Sergai dan seluruh perkara dugaan korupsi di Sumut.Selain itu,tuntaskan dugaan korupsi Alkes dan lainnya di Sumut.

Adapun tuntutan aksi massa yakni,mendesak pihak KPK RI dan DPRD Sumut agar,bisa menuntaskan berbagai penanganan kasus-kasus dugaan korupsi di Sumut dengan tidak diskriminatif serta tebang pilih.

Dan diminta untuk merilis kepadaa publik secara transparan kemajuan sejumlah kasus korupsi yang telah ditangani dan llarifikasi kebenaran dan kelanjutan atas pemanggilan KPK melalui surat nomor :137/10/05/201 terhadap Wagubsu pada 19 Mei 2010 lalu.

Selain itu dalam orasinya, koordinator aksi menyampaikan pernyataan sikap massa yakni

1. Terakhir GEBRAK SU melakukan aksi tgl 16/10/14 lalu terkait kasus korupsi di Sumut yaitu pd Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Bantuan Dana Bawahan (BDB) ke Kab/Kota, dana Bansos, dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dan penanganan kasus dugaan korupsi Alkes Dinkes Tobasa dan bongkar kasus korupsi dana Perjalanan Dinas di Kab. Langkat krn tdk sesuai dgn Peraturan Bupati Langkat nomor 24 thn 2011 dengan Permenkeu no. 7 thn 2008.

2. Dalam kesempatan tsb jg telah kami desak agar KPK RI menyampaikan klarifikasi atau kelanjutan ihwal pemeriksaan terhadap Wagubsu yang diberitakan telah diperiksa KPK RI pd 9 Mei 2014 lalu saat menjabat Bupati Sergai sesuai surat pemanggilan nomor ; 137/10/05/201 walau belum ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK RI soal Dana Alokasi Khusus (DAK), Dana non Reboisasi (DR) dr Kantor Perbendaharaan Negara (KPN) yg berpotensi merugikan negara 8 m.

Saat massa ini melakukan aksi diduga, anggota KPK RI sedang berada didalam kantor Gubsu sebagai rangkaian agenda KPK RI ke Sumut memenuhi undangan DPRD Sumut.

Akhiirnya,sekira pukul 11.05 WIB,lima orang perwakilan massa dipersilakan masuk ke dalam Kantor Gubsu untuk dilakukan dialog terbatas dan mediasi.(jl)
Foto:Ilustrasi korupsi\net

News Feed