oleh

Gatot dan Edy Sofyan Akhirnya Resmi Jadi Tersangka Korupsi Dana Bansos Sumut

OKEBUNG|
Gubernur Sumatera Utara (Sumut) nonaktif,Gatot Pujo Nugroho dan
Kepala Badan Kesbanglinmas Provinsi Sumatera Utara,Eddy Sofyan,akhirnya resmi ditetapkan penyidik Pidsus Kejaksaan Agung (Kejagung) sebagai tersangka kasus dugaan korupsi dana hibah dan bansos tahun anggaran 2012 dan 2013, Senin (02/11/2015) malam.

“Penetapan dua tersangka tersebut berdasarkan gelar perkara yang telah dilakukan penyidik dan berdasarkan dua alat bukti permulaan yang cukup,”ujar Jaksa Agung Muda Pidana Khusus (Jampidsus), Arminsyah

Berdasarkan hasil ekspose penyidikan telah disepakati dua tersangka pertama Gubernur Sumut nonaktif Gatot Pujo Nugroho dan saudara Eddy Sofyan yang menjabat sebagai Kepala Badan Kesbanglinmas.

“Kedua orang ini kedapatan dua alat bukti. Terutama Pak Gatot tidak melakukan verifikasi terhadap penerima-penerima hibah dan juga dalam penetapan SKPD yang mengelola,” tegas Armiyansyah di Kejagung ,sebagaimana dikutip dari okezone.com.

Ia menambahkan bahwa Edy telah meloloskan data-data yang sebenarnya belum lengkap antara lain keterangan-keterangan LSM yang tidak diketahui oleh desa setempat.”Kerugian negara akibat kasus ini ditaksir mencapai Rp2,2 miliar,”bebernya.

Lanjut dijelaskannya bahwa kasus dugaan korupsi dana hibah dan bansos APBD tahun anggaran 2012 dan 2013 Pemerintah Provinsi Sumatera Utara (Sumut) berawal dari pencairan dana realisasi anggaran tahun 2013 sebesar Rp2,03 triliun yang dikelola oleh 17 Satuan Kerja Perangkat Dinas (SKPD) dan lima biro di bawah kepemimpinan Gatot.

“Untuk SKPD Kesbangpol yang dipimpin oleh Eddy Sofyan, dana hibah yang dikelola sebesar Rp20,7 miliar untuk 143 organisasi penerima hibah.Dalam menjalani kewajibannya sebagai Gubernur Sumut, Gatot dianggap tidak melakukan kewajibannya seperti tidak menunjuk SKPD untuk melakukan evaluasi pada proses penganggaran hibah dan bansos tahun anggaran 2012-2013,”ungkapnya.

Selain itu,lanjutnya,dia juga menerbitkan keputusan penerima hibah dan bansos beserta besarannya tanpa dilakukan evaluasi terlebih dahulu kepada SKPD terkait.

Hal ini tentunya melanggar Peraturan Menetri Dalam Negeri (Mendagri) Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari APBD.

“Gatot tidak melakukan verifikasi terhadap penerima-penerima hibah ini,” kata Arminsyah.

Eddy Sofyan,sebutnya,dalam pencairan dan hibah tahun anggaran 2013 telah melakukan verifikasi data atau dokumen yang tidak memenuhi syarat terhadap beberapa lembaga penerima dana hibah Sumut tahun anggaran 2013.

“Seharusnya verifikasi ini menjadi dasar pembayaran kepada lembaga-lembaga penerima dana hibah sehingga dana ini diterima oleh mereka yang benar berhak mendapatkannya,” terangnya.

Eddy meloloskan data-data yang sebenarnya belum lengkap, antara lain keterangan LSM yang tidak diketahui oleh desa setempat.

“Atas perbuatannya, para tersangka ini telah melanggar Pasal 2 ayat 1 juncto Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2011 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi,”tegasnya. (red)

Foto|dok.net\ilustrasi.

News Feed