oleh

Freeport Nakal, Manfaatkan Toleransi,Harusnya Pemerintah Tegas

OKEBUNG|
PT Freeport Indonesia ternyata belum mendapatkan persetujuan pemerintah untuk perpanjangan Memorandum of Understanding (MoU) renegoisasi kontrak. Namun, pihak Pt Freeport indonesia masih diberikan izin ekspor hasil pengolahan.

Menurut Anggota Dewan Energi Nasional (DEN) Sony Keraf, Freeport diidentifikasi telah mempermainkan pemerintah dengan memanfaatkan tenggang waktu yang diberikan pemerintah berlandaskan Peraturan Menteri Nomor 1 Tahun 2014 atau peraturan dasarnya adalah PP 1 Tahun 2014 yang merupakan turunan dari undang-undang minerba nomor 4 tahun 2009.

“Kontrak karya yang disahkan pada 2014, paling tidak 2015 itu (Freeport) sudah bangun smelter dan tidak boleh ekspor konsekuensinya,” ujarnya, Minggu (08/02/2015)dilansir okezone.com.

Dijelaskannya, PT Freeport Indonesia melakukan kenakalan dengan memanfaatkan tenggang waktu yang diberikan selama enam bulan dan menekan pemerintah dengan dalih akan mengorbankan ribuan karyawan mereka dan merugikan negara.

“Freeport itu nakal dengan manfaatkan toleransi yang diberikan pemerintah. Harusnya pemerintah bisa tegas, dengan tidak lagi memberikan waktu toleransi,” tukasnya.[admin\net]

Foto|Freport\net.dok\

News Feed