OKEBUNG

PORTAL BERITA MILITER

Dugaan Kasus SPPD Fiktif DPRD Kota, AMAK BABEL ‘Serang’ PN Tipikor Pangkalpinang

Dugaan Kasus SPPD Fiktif DPRD Kota, AMAK BABEL ‘Serang’  PN Tipikor Pangkalpinang

OKEBUNG|
Terulang lagi untuk yang kesekian kalinya.Sebelumnya AMAK BABEL sempat melakukan aksi demo di depan Kantor Kejari Kota Pangkalpinang serta di Kejati Provinsi Kep. Babel,kini saatnya Pengadilan Tipikor Pangkalpinang kedapatan jatah Demo “Aksi Damai” mengenai gelar perkara dugaan kasus SPPD Fiktif.

Sekelompok penggiat anti korupsi Bangka Belitung yang tergabung dalam Amak Babel Kamis ,sesuai rencana akan menyerbu Pengadilan Negeri Tipikor Pangkalpinang,Kamis (07/12/17) terkait digelarnya sidang pertama kasus SPPD Fiktif DPRD Kota Pangkalpinang.

Ketua Amak Babel, Hadi Susilo dalam jumpa persnya dihadapan para awak media, di salah satu Cafe, Selasa (05/12/17) pukul 09.30.Wib, menegaskan secara gamblang bahwa dengan kaitan akan di gelarnya pesidangan Kasus SPPD fiktif DPRD Kota Pangkalpinang,yang akan di laksanakan Kamis (07/12/2017 ) di Pengadilan Negeri Tipikor Pangkalpinang.

“Kami bagian dari publik Pangkalpinang,yang tergabung dalam “ AMAK BABEL merasa terpanggil untuk,mengawal ,mendesak ,memonitoring,sebagai pengawasan ekternal terbaik dari publik akan Proses persidangan di maksud.
Pelaksanaan kegiatan unjuk rasa akan dilakukan pada :
Hari/tanggal        : Kamis , 07 Desember 2017
Tempat                  : Di Depan PN.TIPIKOR Pangkalpinang
Waktu                    : Pukul 10.00 WIB s/d selesai.
Peserta                  : Sekitar 50 orang

Maksud dan Tujuan Demo ada beberapa point penting yaitu :

1.Bahwa kejahatan korupsi adalah kejahatan yang sangat luar biasa,penegakkan hukumnya pun harus dengan sangat luar biasa,(EXTRA ORDINARY CRIME ,EXTRA ORDINARY LAW)

2. Mendesak Majelis Hakim Tipikor yang menanggani perkara SPPD ,untuk segera menahan terdakwa di Rutan Negara dan menolak penangguhan tahanan.

3. Bahwa AMAK BABEL mendesak Majelis Hakim untuk segera menuntaskan perkara SPPD yang menyita perhatian publik kurun waktu 10 bulan ini,karena anggaran yang di keluarkan oleh bendahara untuk kepentingan perjalanan dinas anggota Dewan Kota.

4. Bahwa AMAK BABEL mendesak agar pihak Pengadilan memandang secara obyektif dan subyektif terhadap Penegakkan supremasi Hukum Tipikor di BangkaBelitung ini,memperhatikan faktor-fator Psikologis Sosial Masyarakat ,kearifan lokal ,tentunya aneh terdakwa masih berkeliaran dan tidak di tahan,apa bedanya ,dengan terdakwa lainya,begitu saktinya ,tidak di tahan layaknya terdakwa di Perkara TIPIKOR yang lainnya,pastinya menyakiti hati masyarakat.

5. Bahwa di dalam kasus yang sama adanya kabar ,beberapa Anggota DPRD kota Pangkalpinang, yang di nyatakan sakit tetapi masih bisa melakukan perjalan dinas ke luar Daerah,lagi-lagi ini di sengaja atau kelalaian, artinya Majelis Hakim wajib meminta Jaksa penuntut untuk menjadikan mereka tersangka.

6.Bahwa AMAK BABEL mendesak Majelis Hakim dan Jaksa Penuntut agar dalam perkara ini untuk lebih cermat dan cakap menggali fakta-fakta Persidangan.

7.Bahwa AMAK BABEL berharap agar Kejari Pangkalpinang untuk menunjuk seorang JAKSA SENIOR ,tentunya yang lebih dari sekedar pengalaman.

8.Bahwa AMAK BABEL mendukung sang terdakwa untuk buka-bukaan dan membeberkan fakta-fakta persidangan, jangan mau donk di penjara seorang diri.

9.Bahwa AMAK BABEL mendesak Jaksa penuntut untuk menuntut terdakwa yang setingkat – tingginya.

10.Bahwa AMAK BABEL mendesak Majelis Hakim menjatuhkan putusan yang seberat-beratnya terhadap terdakwa.

11. Bahwa merujuk Surat Edaran Mahkamah Agung , No; 4 Th.2011 adalah Pasal 37 Ayat (2) dan Ayat (3) Konvensi PBB Anti Korupsi ( United Nations Convention Against Corruption ) tahun 2003. Ayat (2) pasal tersebut berbunyi, setiap negara peserta wajib mempertimbangkan, memberikan kemungkinan dalam kasus-kasus tertentu mengurangi hukuman dari seorang pelaku yang memberikan kerjasama yang substansial dalam penyelidikan atau penuntutan suatu kejahatan yang diterapkan dalam konvensi ini, sejatinya Jaksa penuntut wajib menjadikan terdakwa sebagai justice Collaborator, bagian yang di isyaratkan SEMA No; 4 Th 2011 yang di
maksudkan didalam hal tersebut”, Tegas Hadi Susilo.

Yang mana diketahui dan sempat di beritakan sebelumnya penggiat anti korupsi Babel ini juga pernah melakukan aksi demo di depan Kejari Pangkalpinang, menuntut kasus SPPD segera di tuntaska, berselang kurang lebih satu minggu setelah dilakukan demo “Aksi Damai” oleh AMAK Babel, sebanyak 16 orang anggota DPRD Kota Pangkalpinang dipanggil dan dilakukan pemeriksaan oleh pihak penyidik Kejari Pangkalpinang. (Rayh)

Tags:

Subscribe

Thanks for read our article for update information please subscriber our newslatter below