oleh

Bupati Tobasa Jalani Sidang Kasus Korupsi & Pencucian Uang

OKEBUNG|
Bupati Toba Samosir (Tobasa),Provinsi Sumatera Utara, Pandapotan Kasmin Simanjuntak, akhirnya duduk di kursi pesakitan Pengadilan Tipikor Medan untuk menjalani persidangan kasus dugaan korupsi dan pencucian uang terkait proyek pembebasan lahan untuk lokasi pembangunan akses jalan dan basecamp PLTA Asahan III.

Dengan mengenakan kemeja lengan panjang warna ungu, terdakwa Bupati Tobas,Kasmin duduk di kursi terdakwa dengan tekun mendengarkan dakwaan Jaksa Penuntut Umum (JPU) Fahmi, Polim Siregar, dan Agustini.

Dalam persidangan,JPU menyatakan, Kasmin Pandapotan Simanjuntak telah melakukan perbuatan yang diatur dan diancam dengan Pasal 2 ayat (1) subs Pasal 3 jo Pasal (18) UU No 31 Tahun 1999, sebagaimana diubah dan ditambah dengan UU No 20 Tahun 2001 jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana.

Kasmin dinyatakan telah melakukan tindak pidana korupsi bersama Panitia Pengadaan Tanah (P2T), atau menyalahgunakan wewenang untuk memperkaya diri sendiri dan orang lain.

“Dari penyimpangan yang terjadi dalam proyek pengadaan lahan acces road PLTA Asahan III, negara dirugikan Rp 4.439.232.710,” jelas Polim.

Selain didakwa melakukan korupsi, Kasmin juga dinyatakan telah melakukan tindak pidana pencucian uang. Dia dinilai telah melanggar Pasal 3 atau Pasal 4 UU No 8 Tahun 2010, tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU).

Dalam dakwaan yang dibacakan Agustini, Kasmin disebutkan berulang kali menerima dan mentransfer uang yang diduga kuat dari hasil tindak pidana korupsi pengadaan lahan sebesar Rp 4.670.981.800 miliar, sesuai audit BPKP Perwakilan Sumut. Salah satunya bahkan untuk pembelian jam tangan Cartier tipe Ballon Bleu seharga Rp 380 juta.

Setelah mendengarkan dakwaan JPU, majelis hakim yang diketuai Parlindungan Sinaga menunda persidangan, dan dilanjutkan pekan depan dengan agenda pembacaan eksepsi.

Sejak proses penyidikan di kepolisian, Kasmin tidak ditahan. Keluarganya juga sudah menyerahkan uang jaminan Rp 200 juta, dan menitipkan uang pengganti kerugian negara Rp 2,5 miliar ke kejaksaan.

“Minggu depan (uang jaminan) harus sudah diserahkan ke PN,” ucap Parlindungan.(fkm\admin)

Foto|ilustrasi\

News Feed