oleh

BI :Tak Gunakan Rupiah, Denda Rp1 M & Izin Usaha Dicabut

OKEBUNG|
Bank Indonesia (BI) mengatur kewajiban penggunaan Rupiah di Wilayah Negara Kedaulatan Republik Indonesia (NKRI) .Peraturan tersebut tertuang dalam Peraturan Bank Indonesia (PBI) Nomor 17/3/PBI/2015.

Dalam pelaksanaannya,pihak BI telah menetapkan sanksi-sanksi bagi pihak yang melanggar aturan tersebut.

Deputi Direktur Departemen Hukum BI Bambang Sutardi Putra menjelaskan jika transaksi yang dilakukan menggunakan transaksi tunai tidak menggunakan mata uang Rupiah, maka sanksi yang akan diberikan berupa pidana dan denda.

“Itu sanksi pidana sesuai dengan pasal 33 UU Mata Uang. Kurungan paling lama satu tahun atau denda paling banyak Rp200 juta. Berlaku juga kalau pihak yang terkait menolak Rupiah,” sebutnya di Hotel Sheraton, Bandung, Sabtu (09/05/2015).

Lanjut dikatakanny untuk transaksi nontunai, sanksi yang akan diberikan berupa teguran tertulis. Tidak hanya itu, pelanggar transaksi nontunai juga berkewajiban membayar serta larangan mengikuti lalu lintas pembayaran.

“Kewajiban membayar itu (sebesar) satu persen dari total transaksi atau maksimal sebesar Rp1 miliar,” tambahnya.

Selain itu, BI juga bisa memberikan sanksi lain berupa rekomendasi kepada institusi terkait untuk memberikan sanksi, misalnya untuk mencabut izin usaha pelanggar transaksi nontunai.

“Dalam pelaksanaannya, BI tetap akan pertimbangkan kesiapan pelaku usaha, kontinuitas investasi, pertumbuhan perekonomian dan sebagainya,” tandasnya.(okz\net)

Foto|BI

News Feed