oleh

Bea Siswa Presiden RI Terus Berkesinambungan dan Bukan Masa SBY Saja

MEDAN –OKB|
Bea Siswa Presiden RI ( Indonesia Presidential Scholarship) yang digagas oleh Presiden SBY bukan hanya untuk masa Presiden SBY saja akan tetapi akan terus berkelanjutan meskipu Presiden SBY berganti itulah mengapa beasiswa presiden ini bukan atas nama SBY melainkan atas nama lembaga presiden.

Hal itu disampaikan oleh staf dari Staf khusus presiden bidang publikasi dan dokumentasi Mayor Sigit Raditya di dampingi Kepala Divisi umum dan SDM Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP) Kemenetrian Keuangan Gribig Darojat kepada wartawan, Selasa (05/08/2014) di Medan.

Mayor Sigit menegaskan bahwa yang mendasari Presiden SBY meluncurkan program ini adalah untuk menjadikan Indonesia menjadi negara yang kuat dari bidang ekonomi, dengan kesejahtraan yang merata ,politik keamanan yang stabil serta memiliki peran yang penting dikancah dunia Internasional pada Tahun 2045 dimana NKRI kita sudah berusia 100 tahun.” Sekali saya menegaskan bahwa program bea siswa Presiden RI ini akan terus berkelanjutan meskipun presidennya berganti,” kata Mayor Sigit kembali.

Sementara itu Kepala Divisi umum dan SDM Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP) Kementrian Keuangan Gribig Darojat mengungkapkan bahwa Program Bea Siswa Presiden RI ini pendaftarannya dimulai pada 23 Juli 2014 lalu dan akan ditutup pada 17 Agustus 2014 pada pukul 10.00 Wib dengan jumlah sebanyak 100 orang yang terdiri dari program S2 dan S3 dimana usia untuk S2 maksimal 40 tahun dan S3 maksimal 45 tahun .

Beasisiswa ini sebut Gribig bertujuan untuk menciptakan pemimpin Indonesia yang terbaik dari tiga sumber yakni sumber pemerintahan, swasta dan masyarakat .” Tahapan yang akan dilalui bagi calon pendapat beasiswa ini adalah meliputi tahapan seleksi administrasi ,seleksi wawancara, seleksi tahap akhir ( psikotes, medical chek-up dan leadership project),” kata Gribig.

Gribig mengungkapkan para peraih beasiswa akan disekolahkan ke sejumlah kampus ternama di luar negeri yang biayanya seara penuh ditangggung oleh negara termasuk istri dan satu orang anak yang merupakan keluarga penerima bea siswa.

Adapaun dasar hukum dari program ini kata Gribig lagi UU No 19 Tahun 2012 tentang APBN Tahun 2013 serta Keputusan Menteri Keuangan No 18 /KMK.05/2012 tentang penetapan LPDP pada kementrian keuangan sebagai instansi pemerintah yang menerapkan pengelolan keuangan BLU. ” Proses tata cara pendaftaran dapat juga diakses melalui www.lpdp.kemenkeu.go.id,” demikian Gribig.P (admin)

News Feed