oleh

5 Warga Papua Tewas Ditembak Aparat TNI/Polri

OKEBUNG |

Peristiwa memilukan dan tragis menjelang pergantian tahun terjadi di Papua.Lima warga sipil di Kabupaten Paniai, Papua, ditembak mati oleh aparat gabungan yang terdiri dari Kepolisian Resort (Polresta), dan Tentara Nasional Indonesia (TNI), Senin (08/12/2014), sekitar pukul 10.00 WIT.

Ketua Dewan Adat Paniai (DAP), Jhon NR Gobay, menegaskan, penembakan terhadap lima warga sipil menunjukan komitmen Presiden Jokowi yang tetap menggunakan pendekatan keamanan untuk menyelesaikan persoalan Papua.
 
“Saya bisa katakan ini kado paling memilukan untuk rakyat Papua, secara khusus untuk warga Paniai di bulan Desember ini. Kami meragukan komitmen Jokowi untuk menyelesaikan persoalan Papua,” kata Gobay, saat memberikan keterangan pers di Kantor Aliansi Demokrasi untuk Papua (ALDP), siang tadi.
 
Gobay meminta Kapolda Papua dan Pangdam XVII/Cenderawasih untuk memeriksa Komandan Timsus 753 Enarotali, Kapolres, Danpos dan Brimob untuk memastikan anggotanya yang terlibat untuk diproses secara hukum. (Baca: Aparat TNI/Polri Tembak Mati Empat Warga Sipil di Kabupaten Paniai).
 
“Aparat yang melakukan kesalahan harus dihukum seberat-beratnya, pengalaman terus terjadi impunitas, tidak ada pelaku dari aparat TNI/Polri yang dihukum,” tegas Jhon.
 
Gobay juga meminta aparat TNI/Polri untuk tidak memutarkan balikan fakta dengan menuding TPN/OPM sebagai pelaku penembakan, apalagi terlibat dalam penembakan terhadap anggota Polisi maupun TNI.
 
“Kami juga meminta Kapolri dan Panglima TNI untuk menarik semua pasukan, baik Polres, Koramil, Timsus 753, Brimob, Kopassus, dan BIN dari Paniai,” ujar Jhon.(Baca: Lagi, Satu Warga Paniai Tewas Ditembak TNI/Polri; Korban Jadi Lima Orang).
 
“Aparat tidak melakukan fungsi mereka melindungi dan mengayomi masyarakat, tapi membuat keresahan, dan menghilangkan nyawa warga sipil, karena itu mereka harus ditarik dari Paniai,” tegasnya. 
 
Terkait pernyataan Kapolres Paniai yang mengatakan penembakan dilakukan karena ada intervensi TPN/OPM, kata Jhon, merupakan sebuah upaya yang tersistematis untuk melakukan pembohongan kepada publik.
 
“Itu tidak benar, kami mendapat laporan bahwa di Paniai tidak ada markas TPN/OPM, aparat secara brutal melakukan penembakan tanpa sebab di lapangan, karena itu kami tidak terima dengan perlakukan ini,” katanya. 
 
“Kami juga menuntut Kapolri dan Panglima TNI untuk membayar denda kepala (Denda Adat), sebesar 4 Milyar, artinya 1 Milyar/korban, atas korban masyarakat sipil yang tidak berdosa ini.”
 
“Karena selama ini aparat menembak orang tanpa merasa bersalah dan institusi tidak pernah secara transparan memproses pelaku dalam beberapa kasus penembakan di Paniai,” tegas Jhon.
 
Sementara itu, Kabid Humas Polda Papua, Komisaris Besar Polisi, Pudjo Sulistiyo, saat dihubungi suarapapua.com, siang ini, via telepon selulernya mengaku sedang melakukan pemantauaan.
 
“Sedang kita check om,” jawab Kabid Humas singkat kepada media ini.(Suarapapua.com/Net)

Foto :Ilustrasi/

News Feed